MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Optimalisasi Program JKN di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Jumat (24/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Makassar, Muhammad Aras, bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar. Agenda utama membahas peningkatan keaktifan peserta, validasi data, serta kesiapan anggaran tahun 2026.
Sekda Zulkifly menegaskan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam memperkuat pendataan dan memastikan masyarakat Makassar terdaftar aktif dalam program jaminan kesehatan.
“Pemerintah daerah harus menjaga tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen untuk mempertahankan status UHC Non Cut Off atau UHC Prioritas,” ujar Zulkifly.
Ia juga mengingatkan agar semua data kepesertaan bersumber dari data tunggal Dinas Sosial yang telah terverifikasi “by name, by address” untuk menjamin keakuratan dan akuntabilitas. Selain itu, ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang bersih dan terukur, mengingat adanya potensi pemotongan pendapatan daerah hingga Rp500 miliar.
“Kita harus pastikan anggaran untuk program jaminan kesehatan tetap aman, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS) baru dengan BPJS Kesehatan untuk tahun 2026, yang mencakup penataan ulang peserta PBPU Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah), pemenuhan kuota PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), serta sinkronisasi data lintas OPD.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, Muhammad Aras, mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar yang berhasil mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) hingga 99,87 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,94 persen atau sekitar 1,2 juta jiwa.
“Capaian ini menempatkan Makassar sebagai daerah berstatus UHC Prioritas secara nasional. Artinya, peserta baru yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kini bisa langsung aktif tanpa menunggu satu bulan seperti sebelumnya,” jelas Aras.
Aras juga menyoroti masih adanya kuota PBI JK sekitar 12 ribu jiwa yang belum terpenuhi. Menurutnya, jika kuota tersebut dapat dialihkan ke pembiayaan pusat, beban anggaran daerah akan jauh lebih ringan.
“Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan menjadi kunci keberlanjutan UHC. Capaian 99,87 persen bukan akhir, tapi awal dari upaya menjaga pemerataan layanan kesehatan bagi semua warga,” tutupnya.
Dengan capaian tersebut, Makassar semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu kota dengan sistem jaminan kesehatan terbaik di Indonesia—di mana pemerintah, lembaga teknis, dan masyarakat bersinergi memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan kesehatan. (70n/Ag4ys/4dv)
