MAKASSAR—Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua titik vital Kota Makassar, yakni di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Kantor DPRD Sulsel, Selasa (11/11/2025).
Aksi tersebut menyoroti enam poin tuntutan, dengan fokus utama mendesak evaluasi serius terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN, Muh Irfan AB, turun langsung menemui massa aksi dari atas mobil komando. Dalam tanggapannya, Irfan mengakui bahwa persoalan PSN di Luwu Timur merupakan isu penting dan krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari DPRD.
“Kita pahami bersama bahwa Luwu Timur adalah wilayah yang sangat strategis bagi Sulawesi Selatan. Daerah ini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD), sehingga setiap proyek besar yang berjalan di sana harus diawasi dengan ketat,” ujar Irfan.
Ia berjanji akan membawa aspirasi mahasiswa ke pimpinan DPRD untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas isu tersebut secara mendalam. Dalam RDP itu, DPRD akan mengundang mahasiswa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kompetensi terkait proyek PSN.
“Kami akan membahasnya lebih tajam dalam rapat dengar pendapat agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan berpihak pada masyarakat,” tegas Irfan.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa yang kembali mengambil alih mikrofon menegaskan, aksi mereka digelar karena lemahnya peran DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam mengawal proyek kawasan industri di daerah tersebut.
Mereka menilai Ketua DPRD Lutim tidak berdaya dalam mengawasi kebijakan Pemkab, termasuk dalam proses penyewaan lahan kepada investor yang dilakukan tanpa pelibatan legislatif.
Koordinator aksi, Salman, menegaskan bahwa mahasiswa mendesak DPRD Provinsi Sulsel untuk turun tangan dan mendorong pemerintah pusat menghentikan sementara pelaksanaan PSN di Luwu Timur.
“Penghentian sementara perlu dilakukan karena proyek ini tidak transparan dan tidak akuntabel. Tiba-tiba ada kesepakatan tanpa ada keterbukaan kepada publik,” tegas Salman.
Mahasiswa berharap, DPRD Sulsel dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan memastikan proyek strategis nasional di Luwu Timur berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan daerah. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
