Derita di Balik PSN KIBA: Pembangunan untuk Siapa?

OPINI—Penetapan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN lima tahun ke depan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah prioritas, terutama melalui pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dan Kawasan Industri Huall Park di Luwu Timur.

Kepala Bappelitbanda Sulsel, Setiawan Aswad, menyebut KIBA lebih siap secara infrastruktur dan aktivitas pengolahan nikel sehingga lebih awal masuk daftar PSN (Fajar.id, 9/3/2025).

Namun temuan investigatif Iqbal Lubis (2025) menghadirkan wajah lain pembangunan: warga sekitar KIBA justru menanggung dampak lingkungan, ancaman kesehatan, terganggunya aktivitas pendidikan, bahkan ratusan pekerja kehilangan pekerjaan ketika operasional industri tersendat.

Di balik jargon “hilirisasi” dan “peningkatan investasi”, pembangunan yang lebih memihak modal ketimbang manusia dan lingkungan itu hanya melahirkan “kemajuan semu”.

Negara cepat hadir saat memberikan izin dan fasilitas, tetapi tidak cukup hadir saat rakyat menanggung derita. Maka wajar jika muncul pertanyaan: pembangunan seperti ini sesungguhnya untuk siapa?

Menambah Derita Rakyat

KIBA berlokasi di Kecamatan Pa’jukukang, wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng, sekitar 120 kilometer dari Makassar. Kedekatannya dengan laut membuat kawasan ini dipilih sebagai titik industri, terutama untuk kemudahan logistik dan aktivitas ekspor-impor.

Namun keberadaan KIBA yang dipromosikan sebagai motor hilirisasi nikel justru menimbulkan paradoks. Di tengah narasi “pertumbuhan ekonomi”, warga harus berhadapan dengan debu dari aktivitas industri, polusi udara smelter, serta kebisingan mesin yang beroperasi nyaris tanpa henti.

Lingkungan yang dulu subur kini berubah menjadi kawasan berisiko tinggi secara ekologis dan kesehatan.

Dampaknya tidak berhenti di situ. Warga yang menggantungkan hidup pada pertanian dan sektor pesisir kehilangan akses atas lahan dan sumber nafkah.

Industrialisasi yang tidak dibarengi perlindungan sosial menjadikan masyarakat sebagai korban tak terlihat dari sebuah pembangunan yang diklaim membawa kesejahteraan.

Bahkan ketika industri mengalami gangguan, ratusan pekerja justru terkena PHK, mengonfirmasi betapa rapuhnya ketergantungan ekonomi yang dibangun di sekitar kawasan industri.

Alih-alih mendatangkan manfaat jangka panjang, PSN KIBA justru memperlebar ketimpangan. Keuntungan ekonomi mengalir ke pemilik modal, sementara masyarakat memikul beban ekologis, sosial, dan kesehatan. Tanpa koreksi kebijakan dan orientasi yang lebih berpihak pada rakyat, proyek ini berpotensi melahirkan derita yang semakin dalam.

Cermin Pembangunan dalam Sistem Kapitalisme

KIBA pada akhirnya menjadi contoh gamblang bagaimana pembangunan berbasis investasi dalam sistem kapitalisme tidak dirancang untuk kepentingan rakyat. Kawasan industri hanya menjadi sarana pemberian fasilitas istimewa bagi korporasi.

Narasi kesejahteraan rakyat digunakan sebagai legitimasi, sementara praktik di lapangan menunjukkan adanya persekutuan kepentingan antara penguasa dan pengusaha—ciri khas negara yang dikuasai korporatokrasi.

Kebijakan PSN KIBA memperkuat dugaan bahwa negara lebih tunduk pada kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat. Dalam kerangka sekularisme yang memisahkan agama dari kebijakan publik, ukuran benar dan salah ditentukan oleh keuntungan materi.

Pemerintah berperan sebatas regulator yang mengakomodasi kepentingan korporasi selama menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek.

Akibatnya, dampak lingkungan dan sosial menjadi tak terhindarkan: banjir rob, hilangnya akses nelayan ke laut, rusaknya lahan pertanian, perampasan ruang hidup, meningkatnya pengangguran, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Inilah bentuk nyata ecocide (kerusakan lingkungan secara sistematis) yang lahir dari model pembangunan kapitalistik berbasis eksploitasi tanpa batas.

Solusi Islam: Pembangunan untuk Kemaslahatan

Islam menawarkan paradigma pembangunan yang sangat berbeda. Jika kapitalisme menjadikan alam sebagai komoditas, Islam memandang manusia sebagai khalifah dan alam sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Pembangunan tidak diarahkan untuk eksploitasi, melainkan untuk memakmurkan bumi sebagaimana perintah Allah dalam QS Hud: 61, sekaligus larangan untuk membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya (QS Al-A’raf: 56).

Dalam paradigma Islam, seluruh sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan umat secara langsung, bukan diserahkan kepada korporasi. Negara wajib memastikan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta hilangnya kesenjangan antara pusat dan daerah. Pembangunan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi manusia, lingkungan, maupun keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Islam hadir bukan hanya sebagai norma moral, tetapi sebagai sistem yang memiliki mekanisme tegas dalam tata kelola lingkungan dan ekonomi. Dengan paradigma ini, pembangunan tidak lagi menjadi sumber derita, melainkan jalan menuju kemaslahatan yang hakiki bagi manusia dan alam. (*)