MAKASSAR—Wajah pelayanan publik di Kota Makassar kini tengah mengalami transformasi besar. Tak lagi identik dengan tumpukan berkas manual dan alur yang berbelit, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar sukses menyulap birokrasi menjadi lebih ramping, lincah, dan berbasis digital.
Dalam bincang hangat di Podcast Media Creative baru-baru ini, Kepala DPM-PTSP Makassar, H. Muhammad Mario Said, mengungkapkan bahwa kunci utama perubahan ini terletak pada keberanian melakukan reformasi struktur secara radikal.
Langkah paling nyata adalah penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV yang kini dialihkan ke jabatan fungsional. Saat ini, hanya ada tiga posisi struktural di dinas tersebut: Kepala Dinas, Sekretaris, dan satu Kasubag.
“Dulu harus lewat Kepala Seksi baru ke Kepala Bidang, sekarang alurnya kita pangkas habis. Pelaku usaha langsung ke verifikator, divalidasi, lalu ke meja kami untuk tanda tangan elektronik,” ujar Mario Said. Hasilnya? Proses perizinan kini bisa selesai jauh lebih cepat tanpa harus menunggu pejabat berada di kantor.
DPM-PTSP Makassar tidak hanya bergantung pada sistem pusat seperti Online Single Submission (OSS) RBA. Untuk mengakomodasi kebutuhan lokal yang belum terjangkau sistem nasional, mereka melahirkan inovasi mandiri bertajuk “Solat Bos” (Sistem Online Perizinan Terpadu).
Aplikasi ini melayani perizinan tenaga kesehatan hingga surat keterangan penelitian. Tak hanya itu, transparansi pun dijunjung tinggi melalui aplikasi “Lontara Plus”. Masyarakat yang mengadu akan mendapatkan nomor tiket digital untuk memantau sejauh mana laporan mereka diproses.
“Kita punya target, misalnya pengaduan harus tuntas dalam tiga hari. Semua terpantau secara elektronik, jadi tidak ada lagi laporan yang mengendap,” tegas Firman Wahab, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPM-PTSP.
Memasuki tahun 2026, DPM-PTSP Makassar menyiapkan gebrakan baru melalui Layanan Mobile. Inovasi ini menyasar pelaku UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan akses digital atau jarak.
“Kita tidak ingin masyarakat yang mengejar kita, tapi kita yang turun menjemput bola. Berkolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk memberikan edukasi serta pelayanan langsung di tempat,” tambah Mario Said.
Selain itu, aspek inklusivitas menjadi prioritas masa depan. Sistem informasi yang dibangun kini mulai diarahkan agar ramah bagi penyandang disabilitas, memastikan bahwa kemudahan investasi bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa terkecuali.
Hasil dari efisiensi birokrasi ini pun mulai berbuah manis bagi ekonomi kota. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi investasi Makassar telah menyentuh angka Rp4,1 triliun, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,8 triliun.
Transformasi ini membuktikan bahwa di bawah visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, birokrasi bukan lagi penghambat, melainkan motor penggerak ekonomi yang ramah bagi dunia usaha sekaligus akuntabel bagi warga. (R077/Ag4ys/4dv)
