MAKASSAR—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegur rendahnya serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Jumat (30/1/2026). Ia meminta seluruh OPD lebih disiplin menjalankan program agar perencanaan dan pelaksanaan belanja benar-benar berdampak bagi pelayanan publik.
Penandatanganan perjanjian kinerja ini menjadi titik awal Pemkot Makassar memasuki tahun anggaran 2026 dengan pola kerja berbasis target terukur dan koordinasi lintas perangkat daerah. Fokus diarahkan pada percepatan layanan publik, integrasi program, serta konsistensi antara rencana dan pelaksanaan.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai lemahnya serapan anggaran tahun sebelumnya tercermin dari masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan eksekusi di lapangan.
“Perencanaan jangan salah dari awal. Ini harus menjadi panduan sampai akhir agar pola serapan dan belanja bisa maksimal,” ujar Appi di hadapan seluruh kepala perangkat daerah.
Ia menyebut peningkatan pendapatan daerah hingga 93 persen sebagai capaian positif. Namun, capaian itu harus diikuti dengan belanja yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau pendapatan naik tapi belanjanya tidak optimal, maka manfaatnya tidak akan dirasakan warga,” katanya.
Appi juga meminta seluruh OPD dan jajaran kewilayahan bekerja sebagai satu tim, bukan berjalan sendiri-sendiri. Inovasi, menurutnya, harus bersifat berkelanjutan dan menyentuh persoalan riil masyarakat, bukan berhenti pada kegiatan seremonial.
Ia menegaskan, perjanjian kinerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen profesional aparatur pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diukur.
Dengan penandatanganan perjanjian kinerja 2026 ini, Pemkot Makassar menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, serta selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah. (Ag4ys/4dv)
