MAKASSAR—Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas standar pelayanan publik dan akses data statistik di Kantor BPS Sulsel, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini membahas kualitas layanan statistik serta rekomendasi pengembangan sistem data yang digunakan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah.
FGD menghadirkan Statistisi Ahli Madya BPS Sulsel, Muktamar Amal, dan Statistisi Ahli Muda BPS Sulsel, Rahmiati Rahim, sebagai narasumber.
Keduanya memaparkan penerapan standar pelayanan publik dalam penyediaan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Muktamar, standar pelayanan di BPS tidak hanya menekankan kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keandalan data. Ia menyebut setiap data yang dipublikasikan telah melalui proses pengumpulan, pengolahan, serta verifikasi.
“Standar pelayanan publik di BPS bukan hanya soal cepat, tetapi memastikan data benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan internal terus kami perkuat,” ujar Muktamar.
Sementara itu, Rahmiati Rahim memaparkan materi terkait rekomendasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut data menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, sehingga kolaborasi antarinstansi diperlukan, terutama dalam pemutakhiran data sektor prioritas seperti perikanan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Data statistik harus menjadi fondasi kebijakan. Karena itu, kerja sama antar-instansi sangat penting agar data selalu mutakhir dan relevan,” jelasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, termasuk terkait akses data bagi masyarakat rentan dan penyandang disabilitas. Salah satu usulan yang muncul adalah penyediaan format data yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas netra.
FGD diikuti sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, PT Astagina Sulsel Media (Mediasulsel.com), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta Komunitas Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berdaya Bareng.
Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel menyampaikan kebutuhan data real-time produksi perikanan guna mendukung program ketahanan pangan daerah. Sementara komunitas disabilitas menyoroti keterbukaan data yang inklusif dan mudah diakses.
Dalam FGD ini, BPS Sulsel menyiapkan rekomendasi yang akan dituangkan dalam roadmap pelayanan publik tahun 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (R077)
