Sekda Makassar Genjot Pembentukan Koperasi Korpri, Bidik Tingkatkan Kesejahteraan 22 Ribu ASN

MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat pembentukan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sekitar 22 ribu aparatur sipil negara (ASN).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat membuka Gerakan Edukasi Koperasi Masyarakat bertema Edukasi Perkoperasian bagi ASN Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (5/8/2026).

Menurut Andi Zulkifly, pembentukan Koperasi Korpri merupakan tindak lanjut program prioritas nasional yang mendorong koperasi menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi.

“Selama dua tahun terakhir koperasi kembali menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, daerah harus menindaklanjutinya dengan membangun koperasi yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar telah menyelesaikan sejumlah tahapan awal, mulai dari pembentukan kepengurusan Korpri hingga penyusunan program kerja. Kini, pembentukan Koperasi Korpri menjadi agenda prioritas yang segera direalisasikan.

Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 22 ribu orang, Andi menilai koperasi memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sekda juga menegaskan koperasi yang akan dibentuk tidak boleh hanya berorientasi pada usaha simpan pinjam.

Sebaliknya, pengurus diminta menyusun model bisnis yang berkelanjutan melalui pengembangan berbagai unit usaha, seperti penyediaan kebutuhan pokok ASN, layanan usaha produktif, hingga membangun kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

“Jangan hanya berpikir koperasi itu simpan pinjam. Susun core business yang jelas, rencana bisnis yang matang, serta manfaat yang benar-benar dirasakan anggota,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh aspek kelembagaan segera diselesaikan, mulai dari legalitas, kepengurusan, proses bisnis, hingga perizinan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Selain itu, seluruh mekanisme koperasi, termasuk besaran simpanan pokok dan simpanan wajib, harus disosialisasikan secara terbuka agar mendapat dukungan penuh dari ASN.

Andi Zulkifly turut menginstruksikan seluruh sekretaris perangkat daerah menjadi ujung tombak sosialisasi pembentukan Koperasi Korpri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya ingin koperasi ini segera terbentuk dan benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan ASN Kota Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan seluruh proses pembentukan koperasi saat ini terus dipersiapkan, mulai dari pembentukan tim, penyusunan kepengurusan hingga kelengkapan administrasi.

Menurut Arlin, edukasi yang diberikan kepada ASN menjadi langkah awal sebelum koperasi resmi beroperasi sekaligus memperkuat pemahaman mengenai tata kelola koperasi modern.

Ia menegaskan Koperasi Korpri akan dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang aman, legal, dan transparan untuk melindungi ASN dari praktik pinjaman ilegal.

Tidak hanya itu, koperasi juga akan memiliki unit usaha grosir dan ritel modern yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif, serta mengembangkan layanan berbasis aplikasi digital dan digital banking.

“Kami ingin Koperasi Korpri menjadi pengayom finansial bagi ASN sekaligus wadah pemberdayaan UMKM keluarga besar ASN Kota Makassar. Koperasi ini harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan anggotanya,” kata Arlin.

Melalui pembentukan Koperasi Korpri, Pemkot Makassar berharap ekosistem ekonomi ASN semakin kuat, akses terhadap layanan keuangan semakin aman, serta tercipta koperasi modern yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh anggotanya. (70n)