MAKASSAR – Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Andi Fadly, berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pelayanan publik dalam kegiatan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Gowa, Kamis (29/10/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai 1 Gedung Makassar Government Center (MGC) tersebut, Andi Fadly hadir sebagai narasumber untuk memaparkan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar.
Andi Fadly mengatakan, keterlibatan DPMPTSP Kota Makassar merupakan bentuk dukungan dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengembangan pelayanan publik, termasuk pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP), transformasi digital, integrasi layanan antarinstansi, inovasi pelayanan, hingga pengukuran dan evaluasi kinerja layanan.
“Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan DPMPTSP Kota Makassar dalam berbagi pengalaman dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai dari pengelolaan MPP, transformasi digital, integrasi layanan antarinstansi, inovasi pelayanan, hingga pengukuran dan evaluasi kinerja layanan,” ujar Andi Fadly.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan secara langsung berbagai upaya pengembangan pelayanan publik di Kota Makassar agar semakin mudah diakses, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemaparan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah mengembangkan sistem pelayanan terpadu sekaligus meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antarinstansi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan peserta ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar. Dalam kunjungan ini, peserta berkesempatan melihat langsung pelaksanaan pelayanan terpadu serta integrasi berbagai jenis layanan dari sejumlah instansi dalam satu lokasi.
Melalui kegiatan tersebut, DPMPTSP Kota Makassar dan Balai Diklat PKN Gowa turut memperkuat ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antarlembaga.
Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, dengan pelayanan publik sebagai salah satu orientasi utamanya. (Ag4ys)
