BALI – Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia di Bali Sunset Road Convention Center, Bali, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Rakergab pertama pada 2026 ini dihadiri jajaran pengurus Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dari tingkat pusat hingga daerah, bersama sejumlah pejabat kementerian. Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, pemberdayaan keluarga, pengembangan kerajinan lokal, hingga percepatan penanganan stunting.
Kegiatan dibuka Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan koordinasi antarlembaga agar setiap program berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi ketiga organisasi perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pada sesi berikutnya, Ketua Umum Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Selvi Gibran Rakabuming, menyampaikan arahan mengenai penguatan sinergi program dan peningkatan kontribusi organisasi dalam pembangunan masyarakat.
Selvi menegaskan, program ketiga lembaga perlu dirancang secara terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Fokusnya meliputi pemberdayaan keluarga, pengembangan produk kerajinan lokal, serta percepatan penanganan stunting.
“Melalui rapat kerja gabungan ini, kita ingin memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan menyatukan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Bagi TP PKK Kota Makassar, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional. Melinda Aksa Munafri menyambut baik pelaksanaan rakergab tersebut dan berharap hasil pembahasannya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan keluarga di Makassar.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam menghadirkan program TP PKK yang semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat,” kata Melinda.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu hal penting dalam mendorong keberhasilan program pemberdayaan keluarga. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar upaya peningkatan kesejahteraan keluarga berjalan seiring dengan pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Melinda berharap, hasil rakergab tersebut dapat mendorong TP PKK Kota Makassar mengoptimalkan program pemberdayaan keluarga, mendukung percepatan penanganan stunting, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
Rakergab ini juga menghadirkan sejumlah pemateri dari kementerian untuk memperkuat pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan program di tingkat daerah.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, menjelaskan peran pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang mendukung ketiga lembaga tersebut.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, turut memaparkan strategi penguatan dukungan anggaran daerah untuk menunjang pelaksanaan program.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan rencana kerja tindak lanjut sebagai langkah menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam program konkret. Agenda ini diharapkan memperkuat koordinasi kelembagaan sekaligus memastikan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat pusat maupun daerah. (70n)
