JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersiap menggelar rapat pimpinan (rapim) menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat tersebut akan melibatkan delapan wakil ketua MPR serta pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas langkah selanjutnya terkait proses pergantian Wakil Presiden.
Muzani menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujarnya.
Menurut Muzani, selain menyiapkan rapat pimpinan, MPR juga menunggu pemerintah mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran.
Dua nama tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam proses penentuan Wakil Presiden definitif melalui mekanisme yang berlaku di MPR.
Ia menjelaskan, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden.
“Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden,” jelasnya.
Muzani menambahkan, keseluruhan proses pergantian Wakil Presiden diperkirakan membutuhkan waktu hingga 60 hari sejak pengunduran diri disampaikan.
Dalam rentang waktu tersebut, MPR akan mempersiapkan tahapan pembahasan hingga pelaksanaan sidang istimewa untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti.
“Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” katanya.
Muzani menyebut proses pergantian tersebut dapat berlangsung lebih cepat apabila Presiden Prabowo Subianto segera menyampaikan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Dengan demikian, pembahasan di tingkat MPR akan segera berjalan setelah usulan dari pemerintah diterima. (Ag4ys/Bnetwork)
