BULUKUMBA – Besarnya Anggatan Desa (AD) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat serta Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, sebagai upaya terciptanya pemerataan pembangunan hingga pelosok desa, dipertanyakan penggunaannya oleh warga DS. Seppang, lecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba.
Hal itu terjadi, karena hingga saat ini masih saja terlihat sejumlah jalanan yang ada di wilayah desa tersebut, khususnya jalanan menuju pemungkiman warga di Jln. Batu Kasoro, ds. Mattirowalie (Bodo), belum tersentuh aspal.
“Selama kurang lebih 50 tahun jadi pemungkiman, hingga sekarang sama sekali jalan ini tidak pernah tersentuh aspal,” ucap salah warga setempat yang mengaku bernama Sato’, melalui jejaring sosial WhatsApp, Kamis (9/11).
Lebih lanjut Sato’ mengaku selama ini dirinya bersama sekitar 100 kepala keluarga (kk) di sekitarnya, seperti diasingkan oleh pemerintah, karena akses jalanan keluar – masuk tempat tinggalnya tidak pernah tersentuh pembangunan.
“Bukannya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah menggolontorkan begitu besar dana untuk pengembangan desa , kenapa kami tidak merasakan pelayanan maksimal dalam hal pengembangan infrasuktur wilayah ini,” sesal Sato’.
Selain itu, Sato juga mengaku, bahwa selama ini sudah beberapa kali dijanji, bahwa akan segera dilakukan perbaikan jalan dan anggarannya sudah ditetapkan, namun kenyataannya hingga saat ini tidak pernah ditepati.
“Kami masyarakat awam di sini menduga, anggaran perbaikan jalan tersebut dialihkan ke pembuatan proyek infrasuktur baru yang menurut kami bukan prioritas, karena diperuntukan pada tempat yang tidak ada penghuninya,” tegas Sato’.
Padahal, masih menurut Sato’ jalan menuju ke pemukimannya seharusnya lebih diprioritaskan, karena selain banyak penghuninya, di tempat tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, seperti perkebunan kelapa, jagung dan juga memiliki ribuan hektar persawahan, sehingga arus transportasi sudah cukup tinggi.
Sementara itu menurut warga lain yang mengaku bernama Muh.Tahir, keadaan itu terjadi diduga karena warga setempat tidak memiliki chanel atau kenalan di pemerintahan kabupaten Bulukumba, terlebih pasca meninggalnya kepala desa setempat.
“Kami sering kali mendengar issue, bahwa setengah mati jalan dikampungmu itu diperbaiki karena tidak ada orang cerdasmu, namun kami menanggapi dingin dan menganggap itu tugas pemerintah, karena menurut kami, ini bukan soal ada orang dekat di pemerintahan atau tidak, melainkan pemerintah harus bertanggung jawab,” terangnya.
Lebih lanjut Tahir menyampaikan, jika keluhannya tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka kami akan melakukan langkah yang kami anggap benar sesuai dengan pemahaman kami selaku masyarakat awam, karena menurutnya sudah cukup lama masyarakat bersabar menanti janji janji.
“Ini sudah tidak bisa ditoleransi, kami juga manusia biasa yang punya batas kejenuhan dengan janji janji belaka,” tegasnya.
Olehnya itu Muh. Tahir berharap pemerintah kabupaten Bulukumba turun tangan dalam persoalan perbaikan jalan tersebut dan meminta seluruh stack holder terkait termasuk kepolisian, untuk turun menginvestigasi serta mengaudit pengalokasian Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tersebut, yang diduga kuat bermasalah dan menimbulkan kerugian negara tahun anggaran 2016/2017.
Untuk diketahui, semenjak kepala desa (Kades) Seppang, Tampa’ meninggal dunia beberapa tahun lalu, hingga saat ini desa tersebut belum memiliki kades definitif dan telah 2 kali dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kades yang ditunjuk oleh pihak kecamatan, yaitu Andi Sirajuddin yang dimutasi menjadi lurah Benjala, kecamatan Bonto Bahari, kemudian saat ini diambil alih langsung oleh Camat Ujung Loe, H. A. Uniar.(464ys)
