MAKASSAR – Kota Surakarta, Surabaya, dan Denpasar, terpilih sebagai peraih predikat Utama pada Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 yang dianugerahkan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/2019).
Kota Surabaya dan Surakarta sendiri berhasil mempertahankan predikat KLA Utama sementara kota Denpasar berhasil naik predikat dari kategori Nindya.
Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak dengan capaian 24 indikator.
Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.
Tahun-tahun sebelumnya, peraih predikat Utama hanya diraih dua kota, yaitu Surakarta dan Surabaya. Dengan terpilihnya Kota Denpasar, maka peraih predikat utama bertambah.
Sementara itu, sebanyak 135 kabupaten/kota di Indonesia berhasil meraih predikat Pratama, 86 kabupaten/kota meraih predikat Madya, dan 23 kabupaten/kota meraih predikat Nindya.
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan jumlah kabupaten/kota yang meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 bertambah sekitar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini 247 kabupaten/kota yang meraih penghargaan.
Saat ditemui disela-sela acara penghargaan KLA 2019, Sekretaris Deputi Tumbuh Kembang Anak, Eko Novi Arianti Rahayu Damayanti, menjelaskan terkait kota layak anak serta sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kota layak anak itu sendiri.
Menurutnya, program KLA harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder termasuk lembaga masyarakat serta dunia usaha.
Selain itu, Pendidikan anak yang berkualitas serta sarana prasarana seperti taman-taman juga harus diwujudkan sebagai wahana kreasi yang akomodatif bagi anak-anak.
“Saat ini belum ada satupun kota di Indonesia yang masuk dalam kategori Kota Layak Anak, Kita Baru menuju dan berharap kedepan benar-benar ada Kota yang Layak untuk Anak Indonesia. Secara ideal sebuah kota yang layak anak harusnya sudah tidak terdapat gelandangan, Akses pada pendidikan mudah, Kesehatan, dan Akta Kelahiran,” tutur Eko Novi.
Permasalahan lain dalam merealisasikan kota layak anak yakni komitmen semua pihak termasuk pemerintah daerah harus hadir untuk benar-benar memberikan perhatian dalam memberikan perlindungan dan hal-hak anak di daerah.
“Indikator KLA memang cukup banyak, Sehingga memang membutuhkan sinergi antara seluruh SKPD, stake holder, lembaga vertikal, dan lainnya yang berkenaan langsung dengan anak,” ucapnya.
Dalam mengembangkan KLA, di setiap kabupaten/kota menurutnya terdapat 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima cluster hak anak.
Adapun kelima cluster itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.
Dia menambahkan, Selain iklan rokok, penanganan anak jalanan juga masih menjadi hambatan lain dalam mencapai KLA.
“Contoh kecilnya saja, Pemerintah daerah menerbitkan Perda Kota Sehat, Perda Kawasan Bebas Asap Rokok dan regulasi lainnya dalam mendukung gerakan Kota Layak Anak,” tutup Eko Novi. [4ld]
