MAKASSAR—Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2023 tingkat Kecamatan Manggala yang dihelat di Hotel Maxone Makassar, Jum’at (4/2/2022) setidaknya mengusung tiga isu besar. Yaitu, Penanganan Banjir, Penanganan Kemacetan dan Pemindahan Parkir Mobil Sampah yang banyak terparkir di sejumlah pemukiman di wilayah Kecamatan Manggala.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Kecamatan Manggala, yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Andi Pasamangi Wawo saat menyampaikan laporannya.
“Sesuai hasil pra-musrenbang yang telah kita laksanakan sebelumnya, selain usulan-usulan kelurahan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), setidaknya terdapat 3 isu besar yang harus kita perhatikan dalam Musrenbang kali ini”
“Yaitu, Penanganan Banjir, Penanganan Kemacetan dan Pemindahan parkir mobil sampah dari kecamatan lain yang banyak terparkir di pemukiman di sejumlah kelurahan di kecamatan Manggala,” tegas Andi Pasamangi.
Dalam kegiatan yang dibuka Wali Kota Makassar yang diwakili Asisten 1, Andi Muh. Yasir, meski berjalan lancar dengan sejumlah usulan strategis, namun sejumlah kekecewaan sempat dilontarkan oleh beberapa peserta, dikarenakan Musrenbang yang merupakan agenda penting dalam menampung aspirasi masyarakat tersebut, tidak dihadiri oleh SKPD terkait, selaku instansi tehnis dalam pelaksanaan usulan kegiatan.
Sekretaris LPM Kelurahan Bangkala Rony, dengan keras menyuarakan kekecewaan tersebut dan menilai ketidak hadiran pimpinan SKPD dalam hajatan tahunan tersebut, sebagai wujud ketidakpedulian pimpinan SKPD terhadap upaya pembangunan di kota Makassar pada umumnya dan Kecamatan Manggala khususnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran pimpinan SKPD terkait, dan menganggap dengan ketidakhadiran pimpinan-pimpinan SKPD terkait membuat musrenbang tersebut tidak ada gunanya.
“Kita kumpul di sini untuk menyuarakan sejumlah keluhan-keluhan masyarakat untuk kemudian dicarikan solusinya, tapi kalo tidak ada pimpinan SKPD yang hadir, ini menjadi tidak ada gunanya, karena tidak ada gunanya,” tegas Supra dalam paparannya.
Meski suasana sempat memanas Supra yang saat itu hadir bersama 3 orang anggota DPRD Kota Makassar Dapil 4 lainnya yaitu Hamzah Hamid, Kasrudi dan Azwar, berjanji akan menampung usulan dan keluhan untuk nantinya disampaikan langsung kepada Wali Kota Makassar, membaut peserta Musrenbang memutuskan melanjutkan jalannya musrenbang.
Terlebih dengan kehadiran Ketua Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman selaku instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan kota Makassar, membuat peserta musrenbang menjadi lebih terobati kekecewaannya.
Dalam kesempatan tersebut Helmi mengatakan, bahwa di tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran untuk 8 Kelurahan se-Kecamatan Manggala lebih Rp43 Miliar.
Alokasi anggaran Rp43 miliar lebih tersebut menurut Helmy terdiri dari Pekerjaan Pengaspalan 7 lokasi, Rehabilitasi Kantor Camat, Paving Blok 69 lokasi, Pelatihan 14 kegiatan, 2 titik Pelebaran Jembatan, 2 titik perbaikan drainase, pemeliharaan kantor kelurahan 1 lokasi, pengadaan motor tiga roda sekitar 12 unit, pembangunan Masjid serta rehabilitasi drainase 22 titik.
Turut juga hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Hj. Indira Jusuf Ismail dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Multi Sektor (FMS) Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TB) Kota Makassar, yang mensosialisasikan dan mengajak seluruh stakeholder bersinergi secara bersama melakukan percepatan eliminasi dengan memutus mata rantai penularan TB, wujudkan Makassar bebas TB dan percepatan eliminasi TB Tahun 2030. (464Ys)
