JAKARTA—Laut di Asia Tenggara merupakan salah satu lautan paling berbahaya di dunia yang menarik minat bajak laut untuk melakukan kejahatan.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Ryantori, kasus bajak laut di Asia Tenggara adalah kasus khusus. Hal tersebut dipaparkan pada konferensi internasional di Hanoi Law University, Vietnam bertajuk Cooperarion between Vietnam and Southeast Asian Countries in the Fight against Crime.
Pada awal abad ke-19, Mindanao dan kepulauan Sulu di Filipina menjadi markas para perompak. Dari kedua titik tersebut para bajak laut menjalankan operasi jahatnya di sekitar Maluku, pantai Kalimantan, Sulawesi dan bahkan semenanjung Melayu.
“Lokasi lain yang menjadi markas terletak di pinggiran Pulau Lingga, di Selat Malaka. Di sana, para perompak mengorganisir diri untuk mendominasi lautan Selat Malaka dan mendapatkan keuntungan besar,” ujar Dr. Ryantori.
Ada beberapa penyebab yang menjadi akar tumbuh suburnya pembajakan di Asia Tenggara yakni penangkapan ikan berlebihan dan batas maritim, aturan dan regulasi maritim, kejahatan terorganisir, teroris dan gerilyawan, dan kemiskinan.
Antara tahun 1995 dan 2013, Asia Tenggara menjadi lokasi dari 41% serangan bajak laut dunia.
Sementara Samudera Hindia Barat, yang meliputi Somalia, hanya menyumbang 28%, dan pantai Afrika Barat hanya 18%. Padahal pemberitaan selama ini menyebut pantai Somalia menjadi pantai angker bagi para pelaut dunia.
Pada periode tersebut, 136 pelaut tewas di perairan Asia Tenggara akibat perompakan. Angka ini dua kali jumlah korban yang jatuh di wilayah Afrika Barat dan Tanduk Afrika, tempat Somalia berada.
Di Asia Tenggara pula, lanjut Dr. Ryantori, terdapat dua jenis kelompok perompak yakni perampok laut oportunistik yang terlibat dalam serangan skala kecil dan geng bajak laut terorganisir yang bertanggung jawab atas pembajakan dan serangan bajak laut besar.
“Untuk meminimalisasi kehadiran bajak laut di lautan Asia Tenggara perlu adanya peningkatan kerja sama diantara negara-negara ASEAN, khususnya kerja sama keamanan maritim,” usul Dr. Ryantori yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor III Universitas Moestopo.
Untuk lebih mendukung hal tersebut, Dr. Ryantori juga mengusulkan adanya strategi bersama terkait keamanan maritim diantara negara-negara non-ASEAN agar bisa membantu menjaga keamanan kawasan.
“Di luar masalah keamanan, semua negara ASEAN juga harus saling membantu mengembangkan sumber daya alam dan ekonomi dengan harapan jika tingkat ekonomi kawasan meningkat maka tingkat kejahatan akan menurun,” pungkasnya.
Pada tingkat perguruan tinggi, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan oleh akademisi di kawasan adalah dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagai sebuah kampus swasta ternama di Indonesia sangat mendukung kerja sama dan kolaborasi serta berharap kedepannya akan terus menjalin kolaborasi bersama institusi luar negeri sebagai upaya untuk menjadikan Universitas Moestopo sebagai Kampus Kelas Dunia. (*)
