Wacana kenaikan gaji Direksi dan pegawai pertamina seakan menambah kepedihan rakyat yang tengah diperhadapkan dengan kenaikan harga BBM (Pertamax). Kenaikan harga BBM seakan menjadi menjadi pilihan terakhir untuk mengurangi beban APBN yang katanya membengkak.
Sementara pemerintah seakan menutup mata akan pengeluaran anggaran negara untuk perkara-perkara yang tidak urgen. Semisal perbaruan fasilitas gorden gedung DPR, biaya-biaya lain yang bisa dikatakan hanya menghamburkan uang negara. Dan ujung-ujungnya rakyatlah yang kembali harus menanggung beban negara dengan kenaikan BBM.
Kenaikan BBM sangat mempengaruhi kenaikan harga-harga bahan pangan lainnya. Sebelumnya masyarakat sudah di bebani dengan kenaikan harga minyak goreng dan bahan pangan lainnya. Fakta ini seakan menjadi Boomerang bagi rakyat dengan kesulitan ekonomi yang cukup memprihatinkan.
Setidaknya kenaikan BBM tidak di ikuti dengan kenaikan gaji para direksi dan jajarannya. Ini akan membuat rakyat semakin naik pitam.
Penyesuaian harga Pertamax yang mengikuti harga perekonomian dunia makin menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tunduk pada mekanisme pasar global (kapitalis). Negara hanya sebagai regulator yang mengikuti kepentingan kapitalisme global. Semua kebutuhan publik dikapitalisasi dan terkelola dengan paradigma pasar bebas (liberalisasi ekonomi).
Alhasil, pengelolaan BBM yang semestinya ada di tangan negara pun tergadai. Dari hulu ke hilir, pengelolaannya banyak diserahkan kepada swasta. Meski saat ini Pertamina masih terlihat mendominasi sektor hilir, pada faktanya, kilang-kilang minyak yang ada banyak dimiliki swasta.
Mahalnya BBM dan kelangkaannya sebenarnya bukan karena negeri ini miskin minyak. Akar masalahnya terletak pada paradigma dan visi misi tata kelola minyak yang sangat kapitalistik. Siapakah yang paling diuntungkan atas kenaikan BBM? Tentu saja swasta/asing.
Dalam sistem kapitalis saat ini pengelolaan SDA diantaranya minyak bumi (BBM) sebagian besar dikendalikan oleh pihak swasta. Negara hanya fasilitator. Mengapa demikian? Karena realitasnya sistem ekonomi kita saat ini merupakan sistem yang mengadopsi sistem ekonomi liberal dimana para pemilik modal lah yang mengendalikan ekonomi sebuah negara termasuk pengelolaan SDA di dalam negeri itu.
Hal ini jelas tercantum dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Kesalahan fatal yang dilakukan negeri ini adalah karena telah memberikan peluang besar kepada asing untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya alam di negeri ini termasuk minyak bumi (BBM). Sehingga dengan demikian akan banyak kepentingan -kepentingan swasta yang bermain dan otomatis akan mendikte para penguasa dalam setiap kebijakan-kebijakan ekonomi.
