OPINI—Pertamina resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada 1 April 2022 lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai, kenaikan Pertamax memang karena sudah tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menahan lebih lama. Sebab, harga minyak dunia telah melebihi asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Bila terus dipertahankan, maka beban APBN untuk subsidi semakin bengkak.
Kenaikan Pertamax juga dilakukan dalam momen yang tidak tepat saat masyarakat Indonesia sebagian besar menjalani ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsi meningkat. Tak heran terjadi kegaduhan di tingkat publik, rakyat tentu geram dengan semua ini. Kenaikan inflasi diperkirakan akan meningkat lebih tajam dan melemahkan nilai rupiah.
Di sisi lain, kenaikan Pertamax juga diiringi dengan ‘hilangnya‘ Pertalite di lapangan. Publik pun semakin geram karena mau tak mau terpaksa membeli Pertamax yang kini harganya sudah Rp12.500 per liter dari sebelumnya hanya sekitar Rp9.000-an per liter.
Alasan yang diungkapkan atas kenaikan harga Pertamax karena akan membebani APBN sangat “bertolak belakang” dengan wacana kenaikan gaji Direksi dan pegawai pertamina. Entah apa alasan sebenarnya atas kenaikan BBM kali ini, Apakah murni karena mengurangi beban APBN akibat mengikuti harga minyak dunia atau memang untuk kepentingan elite tertentu?Sangat disayangkan jika hal demikian benar-benar terjadi.
Sebagaimana wacana yang beredar PT Pertamina (Persero) memutuskan akan menaikkan gaji karyawannya, mulai April 2022. Keputusan ini merupakan kesepakatan antara manajemen perseroan dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada Desember 2021.
Meski begitu, hingga kini perusahaan belum merilis atau mengeluarkan pernyataan resmi ihwal kenaikan gaji karyawan yang menjadi tuntutan FSPPB sebelumnya. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun enggan berkomentar saat dikonfirmasi. “Bisa cek ke Direktur Utama (Dirut),” ungkap Ahok saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (5/4/2022).
Dalam arsip pemberitaan MNC Portal Indonesia, prosedur dan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Artinya, remunerasi tidak berada pada kewenangan perusahaan. Penetapan gaji komisaris BUMN juga sudah tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. (www.inews.id /05/04/2022).
