MAKASSAR — Wacana masa depan Sulawesi Selatan bergeser dari sekadar evaluasi otonomi daerah. Gagasan otonomi khusus hingga federalisme mencuat dalam diskusi KAHMI Sulsel bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” yang digelar Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI Sulsel di ruang terbuka belakang Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, hingga dini hari, Sabtu (5/9/2026). Ratusan aktivis, kader HMI dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah ikut terlibat dalam perdebatan tersebut.
Forum yang semula membahas perjalanan desentralisasi pasca-Reformasi berkembang menjadi perdebatan mengenai ketimpangan pembangunan dan distribusi kewenangan pusat-daerah. Sejumlah peserta mempertanyakan efektivitas sistem otonomi daerah yang berjalan selama ini. Dari forum tersebut mengemuka gagasan memperkuat kewenangan provinsi, memberikan status otonomi khusus bagi Sulsel, hingga membuka kembali wacana federalisme.
Presidium KAHMI Sulsel, Ni’matullah Erbe, menjadi salah satu pemantik perdebatan. Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel dua periode itu mempertanyakan kembali relasi Sulawesi Selatan dengan pemerintah pusat setelah puluhan tahun Indonesia menjalankan sistem negara kesatuan. Ia bahkan mengajak peserta melihat kembali identitas dan kepentingan daerah, termasuk masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Luwu, serta membuka ruang pembahasan sistem federal.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla, kemudian membawa diskusi ke sejarah perdebatan bentuk negara Indonesia. Menurutnya, gagasan negara kesatuan dan federal telah lama menjadi perdebatan, termasuk antara Soekarno dan Mohammad Hatta. Ia menilai kekuasaan pusat cenderung mempertahankan kewenangannya. Dalam konteks itu, Adi melontarkan pernyataan kontroversial, “Jadi Indonesia kalau mau jadi negara federasi, harus bubar dulu.”
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menggeser pembahasan ke persoalan politik elektoral. Ia menyoroti mahalnya biaya kontestasi politik yang dinilai ikut memengaruhi kualitas demokrasi lokal. Menurutnya, biaya pencalonan kepala daerah dapat mencapai Rp25 miliar hingga Rp27 miliar dan kondisi tersebut berkontribusi terhadap persoalan korupsi. Di hadapan kader HMI, ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak menjauhi politik karena partai tetap menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan gagasan dan memengaruhi kebijakan publik.
Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, AS Kambie, membawa diskusi pada sejarah hubungan Sulawesi dengan Republik Indonesia. Ia mengungkap proses bergabungnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi ke dalam NKRI setelah Proklamasi 1945. Politisi senior Armin Mustamin Toputiri merespons dengan menegaskan bahwa dukungan Andi Mappanyukki dan Andi Djemma terhadap Indonesia bukan “cek kosong”, melainkan disertai gagasan mengenai otonomi khusus.
Perdebatan sejarah kemudian berkembang. Kambie mengusulkan agar momentum 23 Januari, yang selama ini dikenal sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu, diperluas menjadi momentum bersama masyarakat Sulawesi. Ia mengajak masyarakat menjadikan 23 Januari 2027 sebagai Hari Perlawanan Rakyat Sulawesi. Namun, Armin mengoreksi penggunaan istilah tersebut dan menilai kata yang lebih tepat adalah “perjuangan”, bukan “perlawanan”.
Spektrum pandangan peserta semakin melebar. Presidium KAHMI Parepare Abdul Rahman Saleh menilai diskusi tersebut membuktikan tradisi intelektual KAHMI masih hidup. Hadi Daeng Mapuna dari UIN Alauddin meminta konsep otonomi khusus diperjelas, sementara Presidium KAHMI Soppeng Saifuddin Pondank mengingatkan tentang proses “penuaan” Indonesia. Di sisi lain, senior KAHMI Abdul Haris Baginda tetap menegaskan dukungannya terhadap NKRI. Sebaliknya, Ketua IKA Sosiologi Unhas Busman Rahman secara terbuka mendorong otonomi khusus dan federasi.
Forum akhirnya tidak menghasilkan sikap bersama mengenai perubahan bentuk negara. Tokoh asal Luwu Raya, Dr dr Bachtiar Baso, mengingatkan agar perdebatan tidak berhenti sebagai diskusi. KAHMI Sulsel menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, mulai dari penyusunan policy brief dan rekomendasi reformasi desentralisasi, naskah akademik, hingga serial diskusi mengenai desain ketatanegaraan Indonesia.
Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah apakah otonomi daerah masih relevan, mengapa kekayaan sumber daya daerah belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan, apakah kewenangan kabupaten/kota perlu dievaluasi, dan apakah posisi pemerintah provinsi harus diperkuat. KAHMI Sulsel memang belum satu suara, tetapi forum tersebut telah membawa isu otonomi khusus dan federalisme dari pinggir perdebatan ke ruang publik. Tantangan berikutnya adalah membuktikan apakah wacana tersebut berhenti sebagai perdebatan atau berubah menjadi agenda politik dan rekomendasi kebijakan nyata. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
