MAKASSAR — Antrean kendaraan pengguna BBM Solar subsidi atau Biosolar kembali mengular di sejumlah SPBU di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat pengendara harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Panjang antrean bahkan mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah stakeholder untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Pertemuan berlangsung di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (1/9/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman. Pertemuan itu dihadiri GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Ditreskrimsus dan Ditlantas Polda Sulsel, Hiswana Migas serta sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov Sulsel.
Meski antrean terjadi di sejumlah titik, Pertamina memastikan pasokan BBM di wilayah Sulsel tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan secara keseluruhan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Sulawesi Pertamina Patra Niaga, Lilik Hardiyanto, mengatakan kondisi kekosongan sementara di beberapa SPBU lebih dipengaruhi tingginya konsumsi dan peningkatan permintaan masyarakat.
Menurutnya, stok di titik tertentu terserap lebih cepat dibandingkan pola penyaluran normal sehingga menimbulkan antrean panjang.
“Kondisi kekosongan sementara yang terjadi di beberapa SPBU antara lain dipengaruhi tingginya konsumsi dan peningkatan permintaan, sehingga stok di titik tertentu terserap lebih cepat dibandingkan pola penyaluran normal,” ujar Lilik, Selasa (2/9/2026).
Selain tingginya konsumsi, antrean juga terkonsentrasi pada SPBU tertentu akibat adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap Biosolar subsidi semakin tinggi.
Pertamina, kata Lilik, terus memantau stok dan pola konsumsi setiap SPBU untuk memastikan distribusi tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina mengoptimalkan suplai dan mempercepat pengisian kembali atau replenishment ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi. Pola distribusi juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya soal pasokan, pengawasan terhadap penyaluran Biosolar subsidi juga diperketat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan terhadap penyaluran Biosolar subsidi juga terus kami perkuat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pertamina juga menyoroti potensi penyalahgunaan BBM subsidi di tengah tingginya permintaan. Jika ditemukan oknum pelangsir atau praktik penyalahgunaan yang memanfaatkan antrean untuk mendapatkan keuntungan, Pertamina mendukung pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan. Pertamina mengimbau konsumen membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya agar distribusi Biosolar subsidi dapat berlangsung lebih merata.
“Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta tidak melakukan panic buying agar penyaluran dapat berlangsung lebih merata dan Biosolar subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak,” tutup Lilik. (70n)
