MAKASSAR, Aktifis anti korupsi dan Pendiri Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sulsel, Peter Fikri Pitoy, mengaku sepakat untuk senantiasa memperjuangkan aspirasi kaum buruh kota Makassar, jika kelak dirinya dipercaya duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Peter, yang merupakan Calon Legislatif PDI Perjuangan nomor urut 9 Dapil 1 Makassar, meliputi kecamatan Rapocini, Ujung Pandang dan Makassar itu, saat menerima utusan pengurus 5 organisasi Buruh yang ada di kota Makassar, di Cafe Dapur Sulawesi, Makassar, Sabtu, 16 Pebruari 2019.
Kelima organisasi buruh tersebut meliputi; Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gabungan Serikat Buruh Mandiri Indonesia (GSBMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).
Pada kesempatan tersebut, menurut Peter, sejumlah pengurus organisasi buruh kota Makassar itu menyatakan memberi dukungan padanya dengan catatan dirinya bersedia memperjuangkan aspirasi kaum buruh yang selama ini terkesan diabaikan.
“Intinya mereka meminta agar bila kelak terpilih, saya bersedia memperjuangkan aspirasi kaum buruh yang selama ini terkesan diabaikan, apalagi kaum buruh adalah elemen yang vital dalam menggerakan perekonomian suatu negara,” tegas Peter kepada Media Sulsel melalui sambungan telepon, Minggu (18/2).
Menanggapi hal itu, Peter yang belakangan popularitasnya terus naik di dapil 1 Makassar itu, mengaku, bahwa dirinya selaku mantan aktifis yang kerap kali turut bersama-sama memperjuangkan nasib buruh, siap memperjuangkan aspirasi buruh di kota Makassar jika kelak dipercaya sebagai anggota legislatif di DPRD kota Makassar.
“Saya ini juga bekas buruh, dan menurut saya sebuah daerah atau bahkan negara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peranan buruh, makanya saya yakinkan, bahwa saya akan siap untuk terus memperjuangkan aspirasi buruh, jika kelak terpilih sebagai anggota legislatif,” janji Peter.
Lebih lanjut Peter menjelaskan, bahwa siapapun mereka dan dimanapun mereka bekerja, sepanjang yang bersangkutan masih menerima upah atau gaji dalam bekerjanya, maka yang bersangkutan tetap dikategorikan sebagai buruh. (464Ys)
