MAKASSAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan kesiapan mereka memfasilitasi laporan terkait dugaan pelanggaran hukum oleh pengembang Citraland di kawasan Talasacity. Penegasan ini disampaikan setelah Aliansi Mahasiswa Hukum bersama elemen masyarakat sipil mendatangi kantor DPRD Makassar, Senin (17/11/2025).
Aspirasi mahasiswa diterima langsung Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB, Basdir. Ia menyebut bahwa DPRD selalu terbuka terhadap aduan masyarakat, apalagi jika menyangkut potensi pelanggaran aturan dalam wilayah kota.
“Mahasiswa menyampaikan adanya indikasi pelanggaran hukum di bidang pertanahan oleh Citraland. Kami menerima aspirasi tersebut dengan baik,” ujar Basdir usai audiensi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan bukti pendukung sebelum mengambil langkah formal, termasuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak pengembang, instansi pemerintah, serta perwakilan masyarakat.
“Selama belum ada bukti yang mereka serahkan, kami belum bisa menentukan jadwal. Itu syarat dasar sebelum DPRD memproses RDP,” tegasnya.
Basdir menambahkan, DPRD merupakan wadah aspirasi masyarakat dan siap memfasilitasi penyelesaian persoalan jika prosedur administrasi terpenuhi. Ia juga mengingatkan bahwa selain jalur DPRD, masyarakat dapat menempuh proses hukum melalui kepolisian jika dugaan pelanggaran memiliki unsur pidana.
Namun, DPRD menghargai pilihan mahasiswa yang lebih dulu membawa persoalan ini ke parlemen lokal demi mempertemukan seluruh pihak dalam forum dialog resmi.
“Kami terbuka dan siap memfasilitasi. Tinggal menunggu bukti-bukti yang mereka maksud agar proses bisa dilanjutkan,” tutup Basdir. (Ag4ys/4dv)
