MAKASSAR—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.
Hal ini disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025). Menurutnya, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga di pulau-pulau.
“Musrenbang ini kami gelar terbuka sebagai bentuk transparansi dan efisiensi. Kami ingin masyarakat melihat langsung arah pembangunan yang kami rancang,” ujarnya.
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Forkopimda Makassar itu, Munafri menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tapi bentuk nyata keberpihakan pada kebutuhan warga, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal.
Munafri menyebut kondisi di beberapa pulau di Makassar masih memprihatinkan. Salah satunya adalah keterbatasan pasokan listrik yang hanya menyala 3–4 jam per hari. “Ini tidak boleh terus berlanjut. Tahun depan, alokasi anggaran untuk pulau akan kami tingkatkan signifikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah daratan dan kepulauan. Program prioritas ini akan dijalankan merata selama lima tahun mendatang, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pulau-pulau.
“Pembangunan Makassar harus inklusif. Semua warga punya hak yang sama menikmati hasil pembangunan, baik di darat maupun di pulau,” katanya.
Munafri juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah provinsi, pusat, hingga masyarakat, untuk berkolaborasi menyukseskan visi pembangunan Makassar. Ia menilai, sinergi lintas sektor sangat penting dalam mengatasi tantangan besar seperti banjir, kemacetan, hingga ketimpangan sosial.
Lebih jauh, ia mengaitkan RPJMD Makassar dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dan posisi strategis kota ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Makassar harus menjadi penggerak ekonomi kawasan timur dan berkontribusi pada pembangunan nasional,” imbuhnya.
Munafri berharap dokumen RPJMD tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi pedoman strategis seluruh OPD dalam menjalankan program-program pembangunan ke depan.
“RPJMD adalah arah masa depan kota. Harus disusun bersama, dikawal bersama, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (70n/Ag4ys/4dv)
