MAKASSAR—Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengatakan bahwa pengawasan kebijakan sistem pendidikan tidak hanya menjadi tugas satu pihak saja, namun seluruh pihak harus bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Hamzah saat menerima aspirasi para pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Talasalapang Cabang Kota Makassar yang menuntut perbaikan sistem pendidikan di Kota Makassar, Senin (5/6/2023).
“Pengawasan kebijakan sistem pendidikan tidak hanya menjadi tugas satu pihak saja, namun seluruh pihak harus bertanggung jawab, efektifnya pengawasan apabila terlibatnya semua stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda,” ujar Hamzah
Ketua DPC PAN Kota Makassar ini juga mengungkapkan, jika pengawasan tidak hanya konsen di bidang pendidikan saja namun bidang bidang lain termasuk kesehatan yang juga tak kalah pentingnya.
“Pintar pun kalau tidak sehat tidak bagus begitu pula kalau sehat tapi tidak pintar, sebab pintar dan sehat ini saling berhubungan,” tutur Hamzah seraya berjanji akan memfasilitasi semua tuntutan yang diajukan PMII dengan pihak-pihak terkait. Seperti Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah anggota PMII Komisariat Talasalapang Cabang Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Kota Makassar Jl. AP Pettarani, dengan dipimpin Jenderal Lapangan Rafli, untuk menyampaikan beberapa tuntutan salah satunya tentang perbaikan sistem pendidikan di Kota terutama terkait rendahnya kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
Hal lain yang disuarakan dalam Unras diantaranya kurangnya kualitas pengajar, sarana prasarana di Sulawesi Selatan, serta PMII meminta stop tekanan karena dapat mengganggu psikologi siswa dan meminta agar segala tuntutan tersebut menjadi atensi para wakil rakyat.
Dalam orasinya Rafli juga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi lagi jika tuntutannya tidak terlaksana. (*/4dv)
