OPINI—Kenaikan harga beras yang sangat tinggi dilaporkan di akhir bulan Agustus ini. Data badan nasional menginformasikan bahwa kenaikan harga beras jenis premium hingga kisaran Rp15.050 per kg membuatnya menjadi beras paling mahal. Sedangkan harga beras kualitas bawah yang menjadi beras paling murah saja sudah mencapai Rp12.150 per kg.
Harga tersebut berada jauh diatas harga eceran tertinggi. Yang membuat prihatin karena kenaikan beras terjadi saat beberapa daerah mengalami musim panen diantaranya sumatera utara, Indramayu dan juga beberapa kota lainnya yaitu batam, kebumen dan jember. Bahkan panen raya musim gadu sukses di Purwakarta menghasilkan 52.336 ton gabah.
Jika di telisik hal yang membuat kenaikan harga beras yang melonjak tajam, setidaknya ada empat penyebabnya. Diantaranya dari siklus panen, efek fenomena Elnino, ekspektasi penurunan produksi. Kebijakan pembatasan negara seperti larangan ekspor beras non basmati oleh india tidak berpengaruh ke Indonesia tapi memicu sentimen yang mempengaruhi pasar di dalam negeri.
Sebelumnya sudah ada penyampaian informasi dari Badan Pangan PBB alias foods and agriculture organization atau FAO tentang kenaikan harga yang beras tinggi yang akan mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Diperkirakan bahwa lonjakan inflasi pangan di Asia akan dipicu hal tersebut. Harga beras yang semakin mahal mengakibatkan masyarakat semakin sulit menjangkaunya.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa negeri ini mengalami kesalahan yang cukup besar dalam pengelolaan pertanian. Jika menjadikan siklus panen dan fenomena El Nino sebagai dalih kenaikan tinggi harga besar. Tentu hal itu tidak tepat.
Hal tersebut tentu bisa diprediksi oleh para ahli dengan teknologi yang memadai. Tidak adanya kemandirian dan kedaulatan pangan negeri ini ditunjukkan oleh fakta harga beras yang juga masih dipengaruhi situasi ekonomi global.
Padahal negeri kita ini dianugerahi oleh Allah sumber daya alam yang sangat berlimpah dan beranekaragam komoditas pangannya. Ditambah lagi tanah subur yang membentang sangat luas. Bahkan para pakar pertanian tersedia dengan jumlah yang sangat banyak.
Namun seluruh potensi ini ternyata tidak mampu memandirikan Indonesia dalam pemenuhan pangan rakyatnya termasuk beras. Semua persoalan ini sebenarnya tidak lepas dari paradigma sistem dan tata aturan pertanian yang diterapkan di negeri ini yang mengadopsi konsep kapitalisme neoliberal.
Kapitalisme neoliberal menjadikan pangan hanya sekedar komoditas ekonomi semata sehingga pengadaan pangan diukur dari sisi untung dan rugi. Apalagi jika dihadapkan pada kurangnya stok pangan, maka negara mengambil jalan pintas dengan mengimpor.
Padahal kemandirian pangan sejatinya adalah bagian dari kemandirian negara ataupun kedaulatan negara yang harus dijaga dan dipertahankan. Ketiadaan visi ini kemudian berjalan dengan minimnya fungsi negara yaitu negara sebatas regulator dan fasilitator. Negara tidak hadir dalam pengaturan dan penguasaan rantai pangan.
Negara menyerahkan penguasaan pangan pada korporasi-korporasi besar. Kemandulan dari fungsi negara ini yang menyebabkan gurita korporasi di sektor pertanian. Mulai dari penguasaan lahan, penguasaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pengadaan benih, pupuk dan seterusnya yang berakibat pada sulitnya para petani mengakses berbagai sarana produksi tersebut dengan mudah dan murah.
Bahkan di aspek distribusipun, kealpan negara berakibat pada merajalelanya para mafia pangan. Mulai dari penimbunan, spekulan dan para kartel pangan. Berbagai ketimpangan inilah yang menyebabkan para petani semakin tergusur dan masyarakat sebagai konsumen sulit mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas.
Oleh karena itu, harga pangan yang sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi internasional di negeri ini, tidak akan pernah tuntas jika paradigma pemerintah didalam mengatur pertanian dan pangan masih menggunakan konsep kapitalisme neoliberal.
Sebaliknya yang bisa membangun sektor pertanian dengan sungguh-sungguh yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat adalah paradigma yang shahih yaitu negara yang kehadirannya benar-benar tulus melayani rakyat. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hajat rakyat.
Pemerintah seperti ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits beliau “Imam (khilafah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al-Bukhari).
Dalam sistem islam, negara berperan sebagai pelaksana syariat islam serta pengurus bagi urusan rakyatnya. Dalam mengemban fungsi tersebut meniscayakan negara yang mandiri yang tidak bergantung pada siapapun ataupun negara lain dalam berbagai urusan-urusannya termasuk pemenuhan pangan rakyatnya.
Untuk itulah negara harus mengupayakan secara maksimal potensi yang dimiliki supaya kebutuhan pangan bisa disediakan secara mandiri dan optimal.
Langkah optimalisasi pengelolaan dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syariat. Pertama, kebijakan di sektor hulu, yaitu kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Negara bisa menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian. Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan perluasan lahan pertanian yang diolah.
Oleh karena itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian tersebut. Diantaranya adalah bahwa negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (ihyaul mawat).
Selain itu, negara akan memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada siapapun saja yang mampu mengolahnya. Dengan penerapan islam kaffah meniscayakan kemandirian pangan bukanlah hal utopis untuk diwujudkan. (*)
Penulis
Eka Purnama Sary
(Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
