Advertisement - Scroll ke atas
  • Pimred Mediasulsel.com
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
Media Kampus

Humanis FISIP Unhas Bahas Desa dalam Perspektif Administrasi Publik melalui Kelas Besar

686
×

Humanis FISIP Unhas Bahas Desa dalam Perspektif Administrasi Publik melalui Kelas Besar

Sebarkan artikel ini
Humanis FISIP Unhas Bahas Desa dalam Perspektif Administrasi Publik melalui Kelas Besar
Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Humanis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kelas besar Bina Desa dan Studi Administrasi Penelitian secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (11/10/2022).
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

MAKASSAR—Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Humanis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kelas besar Bina Desa dan Studi Administrasi Penelitian secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (11/10/2022).

Kegiatan yang mengusung tema “Kebijakan Desa dalam Pendekatan Konsep dan Praktis” ini, merupakan pembekalan bagi para calon peserta yang akan terjun langsung ke desa untuk pengabdian masyarakat dan penelitian.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Hadir sebagai pemateri, Dosen Ilmu Administrasi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, S. Sos, M.Si, MPA, MSc, membahas “Desa dalam Perspektif Administrasi Publik”.

Menurut Andi Yani desa merupakan entitas yang unik dengan latar belakang historis yang panjang dan profil sosiologis yang khas. Keberadaannya senantiasa sering saja dipengaruhi aktor dan kepentingan di luar dari penduduknya.

“Dalam kajian administrasi, self governance desa memiliki entitas yaitu bisa mengelola sendiri pemerintahannya, hal itu menjadi salah satu isu yang dibicarakan bagaimana desa melakukan pemberdayaan secara mandiri,” sebut Andi Yani.

Lebih lanjut, beberapa desa telah menerapkan self governance, yang mana pemerintah desa memiliki hak otonom untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Namun menurutnya, pemerintah desa perlu mendapatkan izin pimpinan untuk dikatakan self governance.

“Self governance bermanfaat bagi desa dalam pembuatan regulasi yang diperlukan tanpa adanya intervensi dari kekuatan eksternal,” jelas Andi Yani.

Dari kelas besar ini, langkah selanjutnya akan dilakukan program kerja Bina Desa dalam mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

“Kelas ini menjadi penting untuk mengetahui model-model pemerintahan di desa seperti self governance,” ucap salah satu pengurus Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Humanis FISIP Unhas. (MP/464Ys)

error: Content is protected !!