MAKASSAR — MAKASSAR — Masalah baru kini muncul dengan banyaknya tudingan yang mengarah ke dokter dan tenaga kesehatan. Stigma negatif kini dialamatkan kepada dokter dan tenaga medis. Menyusul beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya protes dan keributan dalam penetapan status pasien. Baik itu PDP atau positif covid-19. Beragam komentar pun muncul, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan bahkan ada pula yang menuduh ini konspirasi dokter agar mendapatkan untung besar dalam penanganan kasus corona .
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar sebagai organisasi profesi dokter akhirnya angkat bicara. Dr Wachyudi Muchsin SH, Humas IDI Kota Makassar mengklarifikasi semua tudingan itu adalah Fitnah .
“Mewakili dokter pertama ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat yang keluarganya meninggal terpapar virus corona. Baik itu dalam status PDP maupun Positif Covid. Baik itu masyarakat biasa, maupun dokter serta tenaga medis yang gugur,” ujar dokter Yudi .
IDI Kota Makassar menilai saat ini yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah masih lambannya proses diagnostik pada kasus Covid ini. Kemampuan Laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrian sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu hingga sampel atau diagnosanya bisa diketahui.
Hal inilah yang menjadi persoalan utama dan ini mesti segera ada solusinya Dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan. Untuk kasus yang masih berstatus PDP dan meninggal dunia, pemerintah melalui tim gugus Covid mengambil pilihan yang dianggap lebih aman untuk pemakamannya secara prosedur Covid, dengan tujuan dapat menekan laju penyebaran penyakit yang sangat cepat.
Disini terkadang timbul persolan banyak yang tidak menerima hasil SWAB ternyata Negatif, dan sudah meninggal di makamkan protap Covid.Kejadian ini akan menjadi warning bagi pemerintah, jika hal seperti ini terus berlanjut.
Menurut dokter Yudi ini akan menjadi persoalan yang baru. Munculnya ,stigma bahwa Rumah sakit dan Tenaga Medis menjadikan kasus-kasus seperti itu sebagai pemanfaatan anggaran bahwa setiap yang di cap sebagai pasien Covid maka rumah sakit akan mendapat keuntungan besar untuk setiap pasien Covid dari pemerintah pusat.
“Itu semua tidak benar dan fitnah . Pertanyaannya negara dapat uang dari mana ratusan juta di kalikan semua pasien Covid se Indonesia ?,” kata dr Yudi.
Ia meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi fitnah bahwa ada untung besar dokter serta paramedis sepeti video keluarga pasien corona meninggal yang viral mengatakan dana sangat besar dari kementerian keuangan setiap pasien Covid-19 yang diterima oleh rumah sakit. Informasi hoax seperti itu kata dr Yudi berimbas ke dokter serta paramedis.
Ia menambahkan kita semua tentu tidak ada yang menghendaki di posisi itu. Selain duka yang dalam dirasakan, juga kesedihan akibat tak bisa memakamkan keluarga secara syariat agama. Serta beban stigma dari sebagian masyarakat yang masih memahami kejadian seperti ini adalah aib .
“Seperti yang kita ketahui, bahwa PDP (Pasien Dalam Pengawasan) adalah status resiko, bukan suatu diagnosis,” imbuh dokter Yudi.
Ketua Kempo Kota Makassar ini berkata Status PDP adalah kondisi dimana pasien mengalami suatu penyakit yang disertai gejala yang mengarah ke covid dan kebanyakan kasus Covid yang meninggal karena ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan sebelumnya karena keganasan corona belum sempat hasil swab sudah keluar takdir berkata lain meninggal dan di makamkan pakai protap Covid-19 .
Dokter Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan, proses pemakaman Jenazah bukan dokter yang mengurus namun proses pemakaman di tetapkan pemerintah melalui tim gugus percepatan Covid seperti yang di utarakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo menjelaskan perihal pemakaman jenazah terkait virus Corona (COVID-19). [*]
