MAKASSAR—Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (29/1/2026).
Kehadiran Supratman menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2027.
Forum tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80, yang mengamanatkan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan, menjaga kesinambungan program, serta memastikan perencanaan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Forum juga menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 merupakan instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mempercepat pencapaian target RPJMD 2025–2029. Menurutnya, tahun 2027 menjadi fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri.
Ia menekankan RKPD tidak boleh dimaknai sekadar dokumen tahunan, melainkan instrumen strategis yang menjamin konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan capaian sasaran pembangunan. Visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, menjadi dasar penyusunan RKPD 2027 agar menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program perangkat daerah.
Munafri juga menegaskan penyusunan RKPD harus berbasis data dan indikator kinerja, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan pembangunan tidak hanya berarti kelanjutan kegiatan administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjawab tantangan perkotaan yang terus berkembang.
Munafri meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum secara serius dan mengintegrasikannya dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan pembangunan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Forum ini dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (Ag4ys/4dv)
