MAKASSAR – Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADalduk KB) Sulsel,Sarlin Nur memamfaatkan rapat koordinasi melalui video conference (VC) yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan yang dipimpin Perempuan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pada kesempatan itu Plt Kepala Dinas PPPA-DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan Hj Sarlin Nur, SE, MM, melaporkan beberapa hal diantaranya mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan .

“Kami lansung melaporkan kementri beberapa hal diantaranta telah terbentuknya 2 UPTD PPA dengan jumlah kendaraan operasional Mobil Perlindungan(Molin) yang berjumlah 10 dan tersebar di kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.Jelas Sarlin

“Kami juga sangat berharap sinergitas yang dibangun dengan KemenPPPA ini dapat menambah jumlah molin sehingga tiap kabupaten/kota memiliki Molin dalam memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Selatan”Tambahnya

Rapat Koordinasi Kementrian PPPA berbeda dari sebelumnya karena rapat koordinasi digelar dengan melakukan video conference oleh Dinas PPPA Provinsi seluruh Indonesia termasuk DP3A-DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan, jumat (20/03/2020).

Hal ini dilakukan di tengah merebaknya penyebaran virus corona di Indonesia.sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak semakin menyebar.

Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati, fokus membahas mengenai upaya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan terciptanya integrasi Program dan Kegiatan antara KemenPPPA dan Dinas PPPA di daerah, sesuai dengan lima arahan Presiden Republik Indonesia :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan

2. Peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak

3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Penurunan pekerja anak

5. Pencegahan perkawinan anak [*]