Mau ‘Sekolahkan’ BPKB? Ini Hak-Hak Yang Wajib Anda Ketahui

Gadai BPKB
 

MEDIASULSEL.com – Saat ini banyak dijumpai penawaran-penawaran pinjaman dana tunai dengan proses mudah dan cepat dengan hanya menggadaikan BPKB sepeda motor atau mobil tanpa menyimpan kendaraan di tempat gadai tersebut, Sepintas terlihat menarik dengan iklan-iklan realisasi 5 menit atau tanpa survey, tapi ketahuilah ada hal-hal yang harus anda ketahui dan waspadai.

Menyekolahkan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau menggadaikan BPKB banyak dilakukan oleh sebagian orang buat yang membutuhkan uang tunai.

BPKB seolah jadi ‘barter’ atas sejumlah uang yang dipinjam ke pegadaian ataupun koperasi yang menawarkan jasa titip BPKB. Dan pasti pinjaman itu tak gratis karena tetap ada yang namanya bunga. Biasanya orang lebih nyaman menggunakan BPKB sebagai jaminan ke jasa-jasa peminjaman uang partikelir yang banyak ditemui dipinggir jalan ketimbang harus ke bank.

Alasannya sangat sederhana. Prosesnya cepat dan mudah.

Syarat proses cepat mutlak, gadai BPKB kendaraan jelas memberikan keuntungan bagi yang butuh uang tunai cepat. Entah buat biaya hidup, buat sekolah anak ataupun kondisi lainnya yang membutukan uang sesegera mungkin.

Sebenarnya, anda sebenarnya bisa saja tak gadaikan BPKB motor anda ke pegadaian. Cobalah menggadaikan dulu ke keluarga dekat maupun orang yang bisa dipercaya. Keuntungannya adalah bisa dapat pinjaman tanpa bunga maupun biaya lainnya.

Namun, ketika usaha itu gagal, mau tak mau beralih ke jasa pegadaian atau penitipan BPKB. Tak masalah, asal anda perhatikan terlebih dulu legalitasnya, besar bunga atau biaya titip, kemampuan anda membayar angsuran /melunasi, dan harus anda pastikan cicilan utang tak lebih dari 30 persen pendapatan yang didapat perbulan.

Dan kadang, tak selamanya mulus dalam urusan pelunasan cicilan dan menebus BPKB itu. Cukup banyak juga yang gagal. Imbasnya cicilan telat. Sehari, dua hari, tiga hari, dan tiba-tiba ternyata anda telah menunggak sudah lewat sebulan. Puncaknya anda biasanya dikenai denda atas keterlambatan pembayaran dan selalu dihantui debt collector yang datang menagih setiap waktu.

Kehadiran debt collector sangat identik dengan penyitaan motor. Kalau dilawan, mereka kadang makin sangar, jika kondisi panas bisa terjadilah kontak fisik kalau nekat mempertahankan motor.

Secara hukum, debt collector tidak mempunyai hak untuk menyita motor yang BPKB-nya digadaikan. Di samping itu, berurusan dengan debt collector biasanya bikin anda merasa takut. Karena secara fisik mereka dipilih yang rata-rata bertampang seram dan memiliki badan yang lumayan besar, dan tak jarang pula mereka mengaku aparat kepolisian.

Anda tak perlu panik jika anda gagal bayar. Anda mesti tahu terlebih dahulu hak-hak yang dilindungi secara hukum ketika mengalami situasi seperti ini.

Polisi Dilarang Ngurusi Utang

Perhatikan, Tak ada satu pun hukum yang membolehkan polisi mengurus utang. Aturan ini tertuang dalam PP No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 5 huruf h tertulis anggota polisi dilarang menjadi penagih piutang atau pelindung orang yang punya utang.

Peraturan itu menegaskan hak hukum anda kalau polisi tidak bisa masuk dalam ranah dunia perkreditan secara personal. Kecuali polisi tersebut memiliki surat tugas/perintah dari pengadilan yang menyatakan kendaraan itu dalam kasus sengketa.

Perhatikan Jaminan Fidusia-nya

Jaminan fidusia merupakan jaminan untuk mereka yang menjaminkan motor ataupun benda bergerak lainnya, tapi hanya menyerahkan surat-suratnya saja (BPKB) tanpa perlu menyerahkan motornya secara fisik.

Hal seperti ini diatur dalam UU No 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki Penerima Fidusia. Intinya adalah pemberi utang berhak didahulukan terhadap motor itu jika di kemudian hari si pengutang gagal lunasi pinjamannya.

Untuk itu perhatikan terlebih dahulu apakah dalam pengajuan utang-piutang itu dilengkapi dengan jaminan fidusia. Karena jaminan ini akan membuat kedua belah pihak sama-sama dilindungi hukum dan undang-undang.

Minta bantuan YLKI /  BPSK

Gagal membayar hutang kredit secara otomatis memposisikan kita bersengketa dengan pihak pembiayaan atau gadai.Solusinya lebih baik anda konsultasikan kepada lembaga perlindungan konsumen. Bisa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tujuannya adalah minta tolong lembaga ini bukan untuk menghapuskan utang, tapi membantu menegosiasikan situasi di mana lagi sulit melunasi cicilan. Solusi yang bisa dipilih adalah financial recovery di mana punya niat sungguh-sungguh melunasi tunggakan cicilan tapi minta keringanan besaran cicilan maupun jangka waktu yang lebih panjang.

Sebaiknya, Sebelum niat menggadaikan BPKB ke pihak lain, ada baiknya mempelajari dulu segala sesuatunya. Sekali lagi, keputusan mengajukan utang di pegadaian apalagi yang tak dijamin oleh LPSK atau tidak memiliki jaminan fidusia pasti memiliki konsekuensi tersendiri. (*/ald)

0 Comments

Komentar Anda

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register