JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai memblokir versi web dari aplikasi berkirim pesan Telegram, dan akan memblokir aplikasi itu secara menyeluruh jika Telegram tetap menjadi forum propaganda radikal dan militan pelaku kekerasan.
Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan dalam pernyataan bahwa telah meminta perusahaan-perusahaan internet memblokir akses ke 11 alamat yang digunakan dalam versi web.
Kementerian juga mengatakan pemblokiran harus dilakukan karena banyak saluran dalam aplikasi itu digunakan untuk merekrut warga Indonesia ke dalam kelompok-kelompok militan untuk menyebarkan kebencian dan teknik melakukan serangan, termasuk pembuatan bom.
Direktur Jenderal Aplikasi informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Pangerapan mengatakan, sedang bersiap-siap untuk menutup Telegram di Indonesia kalau Telegram tidak mengembangkan prosedur untuk memblokir konten yang melanggar hukum. (*/4ld)
