Advertisement - Scroll ke atas
Makassar

Pemkot Makassar Sowan ke BPKP Sulsel, Bahas Penguatan Tata Kelola dan Evaluasi Perjanjian Terminal

839
×

Pemkot Makassar Sowan ke BPKP Sulsel, Bahas Penguatan Tata Kelola dan Evaluasi Perjanjian Terminal

Sebarkan artikel ini
Pemkot Makassar Sowan ke BPKP Sulsel, Bahas Penguatan Tata Kelola dan Evaluasi Perjanjian Terminal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel, Rabu (23/7/2025).

MAKASSAR—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel, Rabu (23/7/2025).

Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, didampingi Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti serta Kepala BPKAD Makassar, Muh Dakhlan.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Kunjungan yang diterima langsung Kepala BPKP Sulsel, Rasono, berlangsung di Kantor BPKP Sulsel, Jalan Tamalanrea Raya, Makassar.

Sekda Andi Zulkifly menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi dan kolaborasi antara Pemkot dan BPKP, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

“Pertemuan tadi membahas sejumlah hal strategis, salah satunya permintaan pendampingan atas pengelolaan aset daerah,” ujar Zulkifly.

Ia juga menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (Mulia) telah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sejumlah program prioritas seperti seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis juga telah direalisasikan.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulsel Rasono menuturkan bahwa pihaknya turut melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama antara Pemkot Makassar dan PT KIK terkait pengelolaan terminal.

“Pemkot meminta masukan dan pendalaman dari BPKP terhadap perjanjian tersebut. Kami akan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi agar proses pengakhiran kerja sama dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat terbaik bagi Pemkot,” jelas Rasono.

Selain evaluasi aset, lanjut Rasono, BPKP juga siap mendampingi Pemkot dalam meningkatkan kualitas tata kelola, termasuk penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi.

“Kolaborasi ini penting dalam mendorong pengelolaan pemerintahan yang efektif. Kami juga akan membantu Pemkot dalam evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi agar kualitas tata kelola terus meningkat,” tutupnya. (70n/Ag4ys/4dv)

error: Content is protected !!