Beranda » Biro Humas Pemprov Sulsel » Pemprov Berhasil Selamatkan Potensi Penyalahgunaan Aset Senilai Rp3 Triliun
Pemprov Berhasil Selamatkan Potensi Penyalahgunaan Aset Senilai Rp3 Triliun
Biro Humas Pemprov Sulsel

Pemprov Berhasil Selamatkan Potensi Penyalahgunaan Aset Senilai Rp3 Triliun

MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonsiliasi aset P3D milik Pemprov Sulsel, Senin (12/8/2019) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Biro pengelolaan barang dan Aset Daerah Provinsi sulsel bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perhubungan.

Menurut tim Koodinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korwil 8 KPK, Linda Apriliani, rekonsiliasi aset terkait pendanaan, personil, prasarana dan dokumen (P3D) di sektor pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, perhubungan dengan seluruh kabupaten kota di Sulsel.

“Kegiatan ini diinisiasi oleh Korwil 8 KPK untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan aset daerah,” ungkap Linda.

Sinergi antara gubernur dan bupati/wali kota se Sulsel ini, berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan aset daerah dengan total nilai Rp3.215.631.781.991,05. Angka itu rinciannya terdiri dari Sektor Pendidikan Rp2.804.309.692.545,22, Sektor Kelautan dan Perikanan Rp324.925.372.429,03, Sektor Perhubungan Rp49.848.146.941,82, dan Sektor kehutanan Rp36.548.570.074,98.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani secara langsung mendampingi Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Hayat berharap, melalui kegiatan tersebut semua dapat berproses dengan baik dan lebih aplikatif. Terpenting hal-hal terkait aset yang ada di kabupaten/kota, terutama masalah pendidikan, kelautan dan perikanan, dan lain-lain.

“Masalah aset harus dikawal dan dipastikan berproses secara efektif. Kenapa sekda yang harus dipanggil, karena sekda di kabupaten/kota secara prinsip, secara teknis merupakan ketua dan yang bisa menghimpun dinas-dinas terkait untuk segera memastikan bahwa kita selalu terbuka mengenai aset-aset yang kita miliki,” terangnya.

Menurutnya, alasan aset-aset tersebut harus berproses, karena terpantau oleh aplikasi dari KPK.

“Sekali lagi, setiap saat terpantau langsung oleh KPK. Karena itulah, hari ini, demi kesejahteraan umum, kita sama-sama duduk bersama di sini. Semoga secara teknis KPK dapat memberikan gambaran mengenai proses kita ini,” tegasnya.

Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Suls dan perwakilannya, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta perwakilan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten/Kota se-Sulsel. [*]