MAKASSAR—Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar meluruskan kabar menyesatkan yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar, 29 Agustus lalu.
Informasi yang menyebut Wali Kota dan DPRD meninggalkan sidang sebelum paripurna tuntas serta menolak menemui massa aksi, dinilai tidak sesuai fakta.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA.
“Saya hadir langsung memimpin jalannya paripurna. Rapat ditutup secara resmi, setelah itu barulah saya bersama pimpinan dewan, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam kondisi aman. Massa baru masuk sekitar pukul 22.10 WITA dan melakukan tindakan anarkis,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
Ia menilai tudingan bahwa DPRD dan Wali Kota menghindari pendemo tidak relevan, karena aksi tersebut tidak memiliki pemberitahuan resmi, tidak ada koordinator lapangan, dan tidak menyampaikan tuntutan sebagaimana demonstrasi pada umumnya.
“Yang terjadi malam itu bukan demo, tapi aksi brutal. Mereka datang tiba-tiba, merusak, membakar, menjarah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Itu tindakan kriminal, bukan kontrol sosial,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, menegaskan rapat paripurna selesai sesuai agenda. “Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi tidak benar jika disebut ditinggalkan sebelum tuntas. Itu informasi menyesatkan,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga menilai demonstrasi telah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi kerusuhan. “Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Jadi bukan murni aspirasi,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusly, juga menepis isu yang menyebut Wali Kota kabur dari sidang. Menurutnya, Wali Kota bahkan hadir lebih awal sebelum rapat dimulai, saat kondisi sekitar masih kondusif.
“Sidang berjalan normal, selesai, forum resmi ditutup. Setelah itu barulah massa datang menyerang dan membakar kantor DPRD. Jadi narasi Wali Kota kabur sebelum sidang selesai itu bohong,” jelas politisi PPP tersebut.
Fasruddin menyebut kabar yang beredar di media sosial adalah bentuk kampanye hitam yang sengaja dimainkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana pasca tragedi.
“Informasi itu sesat dan tidak sesuai fakta. Saya tegaskan sekali lagi, rapat paripurna sudah selesai baru massa masuk. Jadi bukan kabur, karena sidang memang ditutup resmi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kericuhan di Gedung DPRD Makassar 29 Agustus lalu berakhir dengan aksi pembakaran gedung, perusakan fasilitas, penjarahan kendaraan, hingga memakan korban jiwa. (Ag4ys/4dv)
