MAKASSAR—Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendesak agar pemilihan RT/RW ditunda. Ia menilai persiapan teknis maupun dinamika politik di lapangan belum siap dan berpotensi menimbulkan kericuhan jika dipaksakan berlangsung.
Dalam rapat gabungan Komisi A dan B di ruang paripurna gedung sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Selasa (25/11), Supratman menegaskan bahwa banyak aspek krusial belum terpenuhi, mulai dari ketidakjelasan panitia, kotak suara yang belum dirancang, hingga kertas suara yang belum dicetak. Anggaran pemilihan yang mencapai sekitar Rp5 miliar pun dinilai berisiko terbuang jika pelaksanaan tetap dipaksakan.
“Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Ini bisa membuat masyarakat terkotak-kotak. Jangan sampai calon justru berhadapan dengan lurahnya sendiri,” tegasnya.
Supratman menyebut persoalan teknis bukan satu-satunya masalah. Ia mengungkap adanya dugaan tekanan politik terhadap lurah dan calon RT/RW dari pihak tertentu yang dianggap dekat dengan Wali Kota. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan ketakutan dan mengganggu netralitas aparat di lapangan.
“Ketika ada orang-orang tertentu datang, lurah langsung gemetar karena dianggap ini adalah orangnya Wali Kota,” ujarnya.
Ia menilai intervensi seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan, terlebih DPRD menurutnya tidak bisa dipermainkan secara politis.
Dari sisi administrasi, Supratman menyoroti banyaknya keluhan warga soal daftar pemilih tetap (DPT). Ia menemukan adanya perbedaan syarat antar kelurahan, termasuk aturan domisili dan pakaian calon. Bahkan, warga yang membawa Kartu Keluarga (KK) ke TPS tidak terdaftar, sementara nama warga yang telah meninggal justru muncul dalam DPT.
“Lalu siapa yang buat DPT? Ini yang harus dijelaskan,” tandasnya.
Supratman juga mengingatkan agar pemilihan RT/RW tidak menjadi ajang memperlebar sekat politik. Ia menyinggung kemenangan Wali Kota sebelumnya yang hanya 51 persen sebagai alasan mengapa seluruh pihak harus mengedepankan persatuan, bukan polarisasi.
“Kita tidak boleh ada kotak-kotak. Kalau DPRD saja pecah, bagaimana masyarakat?” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan penggunaan anggaran jika pelaksanaan pemilihan tetap dipaksakan di tengah persiapan yang kacau.
“Ini harus dibenahi. Jangan sampai keputusan lurah yang menentukan nasib calon,” tutupnya. (Ag4ys/4dv)
