Advertisement - Scroll ke atas
Nasional

Prabowo Panggil Menteri Bahas Minerba, Targetkan Lonjakan Penerimaan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

192
×

Prabowo Panggil Menteri Bahas Minerba, Targetkan Lonjakan Penerimaan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (28/1/2026) membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya di sektor mineral dan batu bara (minerba). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026), untuk membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional, khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba).

Usai pertemuan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan SDA benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha,” ujar Bahlil kepada awak media.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar Kementerian ESDM segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar. Pengelolaan SDA, kata dia, harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Arahan Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri ESDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik. Orientasi pengelolaan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah bagaimana semuanya dikelola dengan baik untuk menyejahterakan rakyat. Kita butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bahlil.

Pemerintah disebut terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan guna memastikan kebijakan pengelolaan SDA berjalan seimbang antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat. (Ag4ys/BPMI Setpres)

error: Content is protected !!