JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi.
Dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025), Presiden menilai Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah dan nasional.
“Papua punya sumber energi yang sangat baik. Menteri ESDM juga sudah merancang agar daerah-daerah di Papua bisa menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan energi di wilayah terpencil. Perkembangan teknologi, kata dia, membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dikembangkan di daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim BBM mahal-mahal dari daerah lain,” tegasnya.
Selain energi terbarukan, Presiden juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Menurut Presiden, kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor tersebut dinilai dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Kalau bisa kita potong setengah, berarti ada sekitar Rp250 triliun. Bahkan kalau bisa dipotong Rp500 triliun, setiap kabupaten berpeluang mendapatkan anggaran hingga Rp1 triliun,” jelasnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam empat tahun ke depan, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin semua bisa diselesaikan sekaligus. Tapi kalau kita punya prioritas yang jelas, itu akan kita sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkas Presiden. (Ag4ys/BPMI Setpres)
