MAKASSAR—Masa pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan aktifitas seperti halnya sekolah tatap muka menjadi kekhawatiran oleh Bunda PAUD Kota Makassar Rossy Timur Wahyuningsih. Menurutnya di sinilah peran para Bunda PAUD mengawal dan memberikan pengawasan pada tumbuh kembang anak.
“Kondisi sekarang menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana tetap melanjutkan hidup tapi harus menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus covid-19. Sekolah sementara di tutup di lakukan sistem during/online dulu. Nah tidak semua anak-anak siap untuk ini. Olehnya itu,Bunda PAUD yang sudah terbentuk di kecamatan-kecamatan harus aktif dan memberikan bimbingan,” ungkapnya.
Rossy Timur yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar ini berharap pada periode emas anak dapat di manfaatkan dengan baik agar dapat mencetak generasi yang cerdas dan mampu bersaing di kehidupan selanjutnya.
“Ada usia produktif yang harus menjadi catatan bagi kita untuk mengembangkan potensi anak yakni di periode emasnya atau golden age. Di sinilah kita dapat melihat kemampuan serta ketertarikan anak. Olehnya itu butuh kerjasama yang baik antar semua pihak,” imbuhnya.
Menurutnya pula, ada banyak aspek yang harus di perhatikan dan membutuhkan rangkulan semua pihak agar dapat menghasilkan generasi yang siap menerima tantangan. Hal tersebut di tegaskannya usai menghadiri pengukuhan pengurus pokja Bunda PAUD Makassar di Baruga Anging Mammiri, Rabu (3/2/2021).
“Tadi kita ada pengukuhan pengurus pokja Bunda PAUD Makassar. Di dalamnya selain saya, ada juga Pj Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar serta beberapa dinas terkait lainnya dengan harapan ada sinergitas untuk membantu program pemerintah dalam hal melindungi dan menjamin kebutuhan anak di Makassar,” tegasnya.
Dengan adanya pembentukan Bunda PAUD ini di harapkan juga dapat memberikan pengawasan pada PAUD yang ada di Kota Makassar untuk dapat beroperasi sesuai dengan standarisasi yang sudah di tentukan pemerintah. (*)
