Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Asri Tadda Dorong Reformasi Politik Daerah

MAKASSAR—Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat seiring dukungan mayoritas partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Isu tersebut dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan mulai mengarah pada opsi kebijakan politik nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai perdebatan Pilkada langsung dan tidak langsung tidak seharusnya disederhanakan sebagai ukuran kemajuan atau kemunduran demokrasi.

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada kualitas lembaga perwakilan yang diberi mandat memilih kepala daerah.

“Dalam demokrasi perwakilan, legitimasi politik tidak selalu harus lahir dari pemungutan suara langsung. Banyak negara demokrasi mapan menggunakan mekanisme tidak langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” ujar Asri dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Meski demikian, Asri mengingatkan bahwa kondisi DPRD saat ini belum sepenuhnya ideal untuk diberi kewenangan memilih kepala daerah. Ketergantungan struktural anggota DPRD terhadap elite partai politik nasional dinilainya menjadi persoalan serius.

“Rekrutmen caleg, penentuan nomor urut, hingga keberlanjutan karier politik legislator sangat ditentukan pimpinan pusat partai. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap DPRD benar-benar independen,” tegasnya.

Direktur The Sawerigading Institute itu menilai, tanpa reformasi mendasar, Pilkada melalui DPRD justru berisiko memindahkan praktik transaksi politik dari ruang publik ke ruang elite atau oligarki partai.

Akibatnya, kepala daerah yang terpilih berpotensi mengalami defisit legitimasi sosial dan dipersepsikan sebagai “titipan pusat”.

Sebagai solusi, Asri mendorong dibukanya kembali diskursus serius mengenai sistem partai politik lokal. Ia menilai parpol lokal dapat menjadi instrumen penting untuk membebaskan politik daerah dari kendali sentralistik partai nasional.

“Parpol lokal memungkinkan kaderisasi yang lebih kontekstual dan dekat dengan kebutuhan masyarakat daerah. Dengan begitu, DPRD dapat berfungsi sebagai lembaga deliberatif yang benar-benar merepresentasikan kepentingan lokal,” jelasnya.

Ia mencontohkan keberadaan partai politik lokal di Aceh sebagai preseden konstitusional yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, model tersebut dinilai memperkaya praktik demokrasi dengan mengakomodasi kekhasan daerah.

Meski demikian, Asri tidak menutup mata terhadap potensi risiko seperti oligarki lokal, politik kekerabatan, hingga feodalisme daerah. Namun menurutnya, risiko tersebut harus dijawab melalui regulasi yang ketat, transparansi pendanaan, demokrasi internal partai, serta pengawasan publik yang kuat.

“Tanpa reformasi struktural, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks otonomi daerah—kewenangan administratif diserahkan ke daerah, tetapi kedaulatan politik tetap dikendalikan dari pusat,” pungkasnya.

Asri Tadda dikenal sebagai salah satu tokoh muda Sulawesi Selatan yang aktif dalam berbagai diskursus sosial-politik nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Formatur Partai Gerakan Rakyat Sulsel dan kerap menyuarakan gagasan pembaruan sistem politik kebangsaan, khususnya terkait demokrasi dan otonomi daerah. (Ag4ys)