TAKALAR – Sejumlah elemen masyarakat Takalar menggelar Rapat Akbar dan diskusi terbuka, Refleksi 22 Bulan Kepemimpinan Syamsari Kitta dan Ahmad Sere sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar.
Rapat terbuka ini berlangsung di alun-alun Lapangan Makkatang Dg Sibali, kabupaten Takalar, Sulsel, Selasa (22/10/19)
Hadir dalam rapat tersebut, sebagai pembicara, Yusuf karma, mewakili Ormas Partai Nasdem sebagai partai pengusung pasangan SK-HD,
Sulaeman rate, kader partai PKS (mantan anggota DPRD Takalar periode 2014-2019).
Juga Husniah Rahman, anggota DPRD aktif Partai Demokrat, Andi Noor Zaelan, anggota DPRD aktif dari PDIP, dari perwakilan LSM H Imran A.R.M.
Pihak pelaksana, Tulle mengatakan, kegiatan ini lahir dari diskusi online via grup WA, yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara langsung.
“Kegiatan ini di gelar sebagai wadah untuk mendiskusikan bersama seperti apa kepemimpinan Syamsari Kitta dan Ahmad Sere selama menjabat,” ucap Tulle.
Sementara itu, Syafar, salah satu admin grup menambahkan, masyarakat umum dan bahkan PNS juga diundang untuk mengeluarkan uneg-uneg selama pemerintahan SKHD.
Termasuk membahas 22 program unggulan SKHD, mutasi PNS, demosi dan Non job, serta tidak dibayarkannya TPP PNS di tahun 2018.
Diskusi berlangsung sekitar dua jam, dan dihadiri sekitar 300 orang peserta, diakhiri sejumlah catatan dan tuntutan, diantaranya :
- Mendesak Kemendagri untuk mencabut status PPK Bupati Takalar.
- Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut seluruh penyelewengan dana APBD di kabupaten Takalar.
- Mendesak DPRD segera membentuk hak angket mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Takalar.
“Hasil dari diskusi ini akan kami lanjutkan ke Kemendagri, Polda Sulsel, Kejati Sulsel dan DPRD,” pungkas Tulle. (fit/shar)
