MAKASSAR—Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sulsel, Naoemi Octarina mendorong ketahanan ekonomi keluarga dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menumbuhkan literasi digital di lingkungan keluarga dengan menyediakan lebih banyak waktu untuk mendampingi putra-putri.
Hal ini disampaikan Naoemi Octarina saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang berlangsung selama dua hari mulai 1-2 Desember di Hotel Claro Makassar, Kamis (1/12/2022).
Pelaksanaan kegiatan TP-PKK mengacu pada hasil Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021 dan Permendagri No 36 Tahun 2020, dimana gerakan PKK telah menata dan mempersiapkan diri menjadi lebih proporsional dan profesional sehingga gerakan PKK tetap eksis dengan meningkatkan kualitas SDM diberbagai tingkat administrasi.
“Kami telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP PKK Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 28 dan 29 November 2022 yang dibuka oleh Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo yang merupakan Pelindung Utama TP PKK,” kata Naoemi.
“Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ibu Negara, antara lain mendorong para anggota penggerak PKK untuk dapat menjaga ketahanan dan kesehatan keluarga, juga membangun solidaritas dan kepedulian sosial antar tetangga, antar kampung, antar sesama dengan memperkuat semangat saling membantu dan bergotong royong,” jelasnya.
Ia menyebutkan hal penting lainnya yang disampaikan pada Rakornas TP PKK Tahun 2022 di Jakarta yaitu mengembangkan ketahanan ekonomi keluarga dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Menumbuhkan literasi digital di lingkungan keluarga dengan menyediakan lebih banyak waktu untuk mendampingi putra putri kita agar mampu beradaptasi dengan cepat dan juga bersikap bijak di era digital,” tutur istri Gubernur Sulsel ini.
Sejumlah isu penting yang perlu dipahami pengurus TP PKK disampaikan dalam Rakornas diantaranya pendayagunaan sumber-sumber pendanaan bagi program PKK.
Isu itu menurut Naoemi perlu dipahami agar TP PKK di daerah dapat mengoptimalkan ruang dukungan pendanaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
Melalui Rakorda ini, diharapkan agar potensi besar yang dimiliki TP PKK se-Sulawesi Selatan dapat dimanfaatkan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tahun 2023 antara TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten/Kota.
“Rumusan kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakorda ini hendaknya dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan PKK di Sulsel agar tumbuh lebih kuat dan semakin meningkatkan peranannya dalam pembangunan di Sulawesi Selatan,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Naoemi berharap TP PKK akan terus berkiprah secara bersinergi dengan program pemerintah melalui Program program pokok PKK yang dipacu seirama dengan dinamika pembangunan. “Kami mohon dukungan dan kerjasama semua pihak,” pungkasnya. (*/21p)
