SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Waspada Modus Penipuan Digital, Ini Fitur Keamanan yang Ditawarkan Samsung Galaxy A08 • Mahasiswa Kalla Institute Makassar Mengabdi di SD Inpres Malino, Tanamkan Semangat Belajar • Warga Barana Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg, Pangkalan Jessica Disorot • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Waspada Modus Penipuan Digital, Ini Fitur Keamanan yang Ditawarkan Samsung Galaxy A08 • Mahasiswa Kalla Institute Makassar Mengabdi di SD Inpres Malino, Tanamkan Semangat Belajar • Warga Barana Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg, Pangkalan Jessica Disorot • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura •
Makassar

Komisi D DPRD Makassar Usulkan Ranperda LGBT

1423
×

Komisi D DPRD Makassar Usulkan Ranperda LGBT

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi LGBT
Ilustrasi LGBT.

MAKASSAR—Komisi D, DPRD Kota Makassar akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perilaku seks menyimpang meliputi Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2023.

Menurut Ketua Komisi D, DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, hal itu dilatarbelakangi maraknya praktek-praktek LGBT yang mulai mencuat di publik belakangan ini yang sangat bertentangan dengan budaya Bugis-Makassar.

“Kita ingin memanusiakan manusia sebenarnya, kita tidak mau melihat kepunahan manusia, karena ini adalah perpanjangan regenerasi,” jelas Hadi, Kamis (06/01/2023).

Hadi menegaskan, bahwa beberapa daerah telah memiliki regulasi serupa, seperti di daerah Bogor. Selain itu, telah ada regulasi di pusat yang bisa dijadikan cantolan dalam mendorong regulasi ini di tingkat daerah, sehingga sangat memungkinkan diterapkan di Kota Makassar.

Namun meski demikian, regulasi akan melalui uji publik, dengan melibatkan seluruh pihak termasuk di antaranya ulama, DP3A, Dinas Kesehatan, hingga stakeholder terkait.
Andi Hadi mengatakan pihaknya bersama Komisi A juga sudah menemukan beberapa kasus dimana praktek ini marak terjadi, ada keterlibatan sejumlah tempat hiburan yang memediasi.

“Ini sejujurnya sangat merisaukan, dan tidak sesuai dengan adat kita. Sudah ada nama-nama tempat, itu kita sudah minta komisi A untuk menindak tempat itu,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D, Saharuddin Said mengatakan kehadiran regulasi ini dirasa penting. Nantinya diharapkan tak ada tempat yang menerima praktek semacam ini.

“Ini harus diberantas praktek-praktek di publik seperti ini. Walau kita demokrasi tapi tetap saja kita berlandas pada adat dan istiadat,” tandas Politisi PAN yang akrab disapa Ajid ini. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com