SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an •
Sulsel

Jelang Pemilu 2024, Pemprov Sulsel Deklarasi  Netralitas ASN, BKD: Hukuman terberat itu bisa dipecat

1140
×

Jelang Pemilu 2024, Pemprov Sulsel Deklarasi  Netralitas ASN, BKD: Hukuman terberat itu bisa dipecat

Sebarkan artikel ini
Jelang Pemilu 2024, Pemprov Sulsel Deklarasi  Netralitas ASN, BKD: Hukuman terberat itu bisa dipecat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel deklarasikan ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (16/10/2023).

MAKASSAR—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel deklarasikan ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (16/10/2023).

Hadir seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Pemprov Sulsel melakukan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN serta seluruh Kepala SMA, SMA dan SLB sederajat mengucapkan ikrar netralitas ASN yang dibacakan oleh Pj Sekda Andi Muhammad Arsjad.

Pj Gubernur Sulsel dalam sambutannya mengingatkan para ASN lebih hati-hati dalam bermedia sosial, apalagi sampai menyebarkan informasi, like postingan berbau politik.

“Hati-hati medsos yang paling sering terjadi kasusnya di medsos pada 2019. Saya tidak ragu-ragu mengambil tindakan biar itu ASN dan non ASN dia juga harus netral,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan sanksi berat pada netralitas ASN bisa sampai pemecatan.

“Hukuman terberat itu bisa di pecat, tergantung apa pelanggarannya, kemarin ada satu kepala sekolah SMA yang sudah kita sidang kode etik, itu pelanggaran moral, hukumannya masih ringan, karena waktu sidang klarifikasi dengan KASN, inspektorat, dan pihak terkait lainnya, itu memang masih di taraf pelanggaran ringan,” jelasnya.

Sukarniaty Kondolele menegaskan arahan Pj Gubernur jelas harus menjaga netralitas, apalagi sudah ada dalam perundang- undangan.

“Jadi tidak bisa setengah-setengah netral, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal,” pungkasnya. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com