JAKARTA—Pemerintah semakin gencar mempercepat hilirisasi industri nasional guna memperkuat ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), disepakati pelaksanaan 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa proyek-proyek ini mencakup sektor strategis seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, serta kelautan.
“Pada tahap pertama, target hilirisasi mencapai USD618 miliar. Untuk tahun ini, terdapat 21 proyek dengan investasi sekitar USD40 miliar. Pembahasan detail telah dilakukan, termasuk identifikasi investasi yang akan direalisasikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat.
Salah satu proyek utama adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional.
Infrastruktur ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari, sesuai amanat Peraturan Presiden.
Pemerintah juga akan membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.
Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek ini akan mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa melibatkan investor asing.
“Kali ini, kita tidak memerlukan investor asing. Sesuai arahan Presiden, kita akan memanfaatkan sumber daya dalam negeri sepenuhnya. Yang kita butuhkan dari mereka hanyalah teknologi, sementara modal dan bahan baku berasal dari pemerintah serta swasta nasional. Bahkan, off taker-nya juga dari dalam negeri,” tegasnya.
Proyek DME ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi di sektor pertambangan, termasuk pengolahan tembaga, nikel, dan bauksit menjadi alumina.
Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, yang mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat industri nasional tetapi juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
“Program ini akan menciptakan banyak lapangan kerja. Angka pastinya akan diumumkan kemudian, tetapi pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara padat karya dan padat teknologi. Investasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan pekerjaan berkualitas tetapi juga meningkatkan nilai tambah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahlil.
Pemerintah optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, proyek-proyek hilirisasi ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (R077/Ag4ys)
