Advertisement - Scroll ke atas
Makassar

Sekwan DPRD Makassar Dampingi Wamendagri Tinjau MPP, Tegaskan Komitmen Dukung Layanan Publik Terintegrasi

2567
×

Sekwan DPRD Makassar Dampingi Wamendagri Tinjau MPP, Tegaskan Komitmen Dukung Layanan Publik Terintegrasi

Sebarkan artikel ini
Sekwan DPRD Makassar Dampingi Wamendagri Tinjau MPP, Tegaskan Komitmen Dukung Layanan Publik Terintegrasi
Sekretaris DPRD Kota Makassar, H. Dahyal, turut mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Makassar, Jumat (17/1/2025).

MAKASSAR—Sekretaris DPRD Kota Makassar, H. Dahyal, turut mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Makassar, Jumat (17/1/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Wamendagri untuk meninjau langsung efektivitas pelayanan publik di daerah. H. Dahyal hadir mendampingi bersama Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, serta jajaran pejabat Pemkot Makassar.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

H. Dahyal menyatakan bahwa kehadiran DPRD, khususnya sekretariat, dalam kunjungan ini menunjukkan dukungan nyata lembaga legislatif terhadap penguatan sistem pelayanan publik yang terintegrasi.

“Kami di DPRD, melalui sekretariat, terus mendukung langkah-langkah inovatif pemerintah kota. MPP ini menjadi bukti nyata kolaborasi antarinstansi yang berpihak kepada kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Dahyal.

Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemkot Makassar. Ia menilai, konsep MPP Makassar yang terpusat dan modern patut menjadi percontohan nasional.

“Ini bentuk pelayanan publik yang konkret. Pelayanan satu atap seperti ini menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efisien,” kata Bima Arya.

Bima juga menekankan pentingnya integrasi sistem layanan pemerintah, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa retribusi hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Pemkot Makassar telah menunjukkan kapasitas dalam mengelola layanan publik yang efisien, aman secara data, dan bermanfaat langsung bagi warga,” ujarnya. (Ag4ys/4dv)

error: Content is protected !!