OPINI—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat sejatinya adalah wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, serta menjamin asupan gizi bagi kelompok rentan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak. Tak main-main, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2025–2030, program ini diprioritaskan dengan proyeksi anggaran mencapai Rp1,2 triliun per tahun.
Namun, sejak diluncurkan pada Januari 2025, perjalanan MBG tidak pernah sepi dari masalah. Bahkan, kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah seperti Lebong, Bengkulu (427 anak), Lampung Timur (20 anak), hingga Sleman (135 siswa) memperlihatkan potret suram dari program yang mestinya melindungi generasi muda. Di tengah jargon zero accident, nyawa anak-anak justru dipertaruhkan.
Di Sulbar sendiri, problem yang muncul tak kalah serius. Di SDN 017 Napo, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar, pihak sekolah menolak mekanisme MBG yang dianggap rawan menularkan penyakit karena peralatan makan digunakan bergantian di berbagai sekolah.
Kepala sekolah, Saparuddin, juga menyoroti lemahnya perlindungan konsumen dalam perjanjian kerja sama, bahkan ada klausul yang meminta sekolah menutup informasi jika terjadi kasus luar biasa. Penolakan itu pun didukung orang tua siswa yang sejak awal resah dengan mekanisme program.
Di sisi lain, keluhan soal menu makanan juga ramai terdengar. Sejumlah siswa mengaku makanan yang disajikan kadang basi, berbau, atau sekadar tidak sesuai selera. Akibatnya, sisa makanan menumpuk hampir setiap hari di sejumlah sekolah.
Kondisi ini menunjukkan masalah MBG bukan sekadar teknis. Kasus keracunan yang berulang dan kualitas makanan yang buruk menandakan ada yang keliru secara fundamental. Alih-alih memperkuat pengawasan, evaluasi, dan supervisi, pemerintah tampak abai.
Program yang mestinya menjadi unggulan justru terjebak pada pola populis: menarik simpati publik dengan janji “makan gratis”, tetapi minim perencanaan, tanpa kesiapan matang dari aspek hulu hingga hilir.
Pertanyaannya, apakah masalah ini hanya sebatas kelalaian teknis? Atau justru persoalan paradigma yang lebih dalam: kebijakan lahir demi pencitraan politik, bukan karena kebutuhan riil masyarakat?
Islam menawarkan jawaban atas krisis paradigma ini. Dalam pandangan Islam, pemenuhan pangan dan gizi adalah hak publik yang wajib dijamin negara. Negara bukan sekadar penyedia program, melainkan raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang memastikan setiap individu mendapatkan makanan bergizi dengan aman dan merata.
Program yang lahir dari sistem Islam akan disusun dengan perencanaan matang, melibatkan pakar gizi dan tenaga profesional di bidang kuliner, diawasi ketat, dan dijalankan dengan prinsip sosial, bukan bisnis. Anggaran pun bersumber dari baitulmal, sehingga tidak membebani rakyat dengan utang atau pajak tambahan.
Selain itu, negara juga membuka lapangan kerja luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan industri produktif. Dengan begitu, para penanggung nafkah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Pada saat yang sama, kelompok rentan—seperti ibu hamil, menyusui, balita, anak sekolah hingga lansia—tetap mendapatkan jaminan gizi gratis yang terukur dan tepat sasaran.
Dengan mekanisme yang terarah dan berbasis pada prinsip Islam, kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, distribusi pangan merata, dan kualitas gizi anak bangsa benar-benar terjaga.
Program MBG seharusnya bukan sekadar proyek pencitraan dengan jargon “gratis”. Ia harus menjelma sebagai kebijakan yang kokoh, manusiawi, dan berkeadilan. Dan itu hanya mungkin jika negara hadir dengan paradigma yang benar: mengurus rakyat dengan amanah, bukan sekadar memenuhi target politik. (*)
Penulis: Purie Hasdar
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
