MAKASSAR—Di tengah pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, muncul desakan agar Gubernur Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah kepala OPD, khususnya Kepala Dinas Pariwisata Sulsel.
Saat ini, sebanyak 14 pejabat mengikuti proses job fit, sementara 11 jabatan eselon II masih dalam kondisi lowong. Namun, perhatian publik juga tertuju pada polemik yang menyeret Dinas Pariwisata Sulsel.
Sorotan muncul terkait perjalanan dinas luar negeri yang dinilai menyedot anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah. Isu pelibatan anggota keluarga pejabat dalam agenda resmi pemerintahan turut memicu reaksi masyarakat, meski pihak Dinas Pariwisata Sulsel menyatakan biaya keluarga ditanggung secara pribadi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi, menilai persoalan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut etika pejabat publik.
“Pejabat publik harus memiliki sense of crisis. Secara administratif mungkin mereka berkilah menggunakan dana pribadi, tetapi secara etika, kehadiran keluarga dalam rombongan dinas luar negeri mengaburkan batas antara tugas negara dan kepentingan privat. Ini memunculkan prasangka adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga,” ujar Rizal, Selasa (3/2/2026).
Ia menilai promosi pariwisata internasional di era digital semestinya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, terukur, dan berbasis dampak.
Menurutnya, Gubernur Sulsel perlu melakukan evaluasi objektif terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
“Sudah saatnya dievaluasi, apakah anggaran besar untuk perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Eropa, benar-benar berdampak langsung pada peningkatan jumlah wisatawan dan investasi pariwisata, atau justru hanya menjadi ‘wisata birokrasi’ yang dibungkus atas nama tugas dinas,” pungkasnya. (Y5l/Ag4ys)
