JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau. Komitmen itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut pemerintah telah membangun sekitar 350 ribu rumah sepanjang tahun ini. Namun, angka tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Pemerintah pun menargetkan pembangunan minimal satu juta rumah yang mulai dijalankan tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan hunian yang lebih dekat dengan lokasi kerja agar pekerja tidak terbebani jarak dan biaya transportasi.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, pembangunan rumah akan difokuskan dalam klaster-klaster yang berada di sekitar kawasan industri. Skema ini diharapkan mempermudah akses pekerja menuju tempat kerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
Tak hanya membangun rumah, pemerintah juga menyiapkan konsep kota baru yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pekerja. Setiap kawasan akan dilengkapi fasilitas publik seperti sekolah, sarana olahraga, daycare, rumah sakit, hingga sistem transportasi massal.
Konsep tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang terintegrasi. Dengan fasilitas yang memadai, pekerja tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap layanan dasar yang menunjang kehidupan keluarga.
Presiden juga menyoroti tingginya beban biaya kontrak rumah yang selama ini menguras penghasilan buruh. Pemerintah ingin mengalihkan pengeluaran tersebut menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan tenor panjang agar lebih terjangkau.
Skema cicilan dirancang fleksibel, mulai dari 20 hingga 40 tahun, menyesuaikan kemampuan masyarakat. Dengan pola tersebut, pekerja diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.
Di sektor pembiayaan, pemerintah akan melibatkan bank-bank milik negara untuk menyalurkan kredit rumah berbunga rendah. Presiden menegaskan bunga pinjaman ditargetkan maksimal lima persen per tahun guna menjaga keterjangkauan akses pembiayaan.
Program perumahan ini menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja. Selain menjawab kebutuhan hunian, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga buruh di masa depan. (Ag4ys)
