MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar resmi memulai tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan sistem baru yang diklaim lebih transparan, terintegrasi, dan minim celah kecurangan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang untuk mengakhiri berbagai persoalan klasik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, mulai dari dugaan “titipan”, permainan jalur zonasi, hingga gangguan server saat pendaftaran berlangsung.
“Dengan sistem real time dan transparan, kita ingin menutup celah kecurangan sekaligus mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah tertentu,” kata Munafri, Kamis (7/5/2026).
Pelaksanaan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP dilakukan secara bertahap sepanjang Mei hingga Juni. Tahapan dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026.
Sementara pendaftaran jalur non-domisili dibuka pada 2–4 Juni, disusul jalur domisili, afirmasi, dan mutasi yang berlangsung pada 9–13 Juni 2026.
Pemkot Makassar menghadirkan sistem digital terintegrasi melalui aplikasi Lontara+ yang terkoneksi langsung dengan layanan pendaftaran SPMB. Selain aplikasi, masyarakat juga tetap dapat mengakses layanan melalui laman resmi SPMB Makassar.
Munafri mengatakan, pembenahan sistem dilakukan menyeluruh setelah pemerintah mengevaluasi berbagai persoalan pada pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya, termasuk gangguan server yang memicu keluhan masyarakat.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis, Pemkot Makassar membagi layanan ke dalam tiga server berbeda untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Sistem juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, hingga pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.
Tak hanya itu, sistem baru juga memiliki fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat guna memperkuat validasi jalur domisili, termasuk input ukuran seragam gratis dan unggahan bukti saat daftar ulang.
Menurut Munafri, sistem berbasis teknologi itu menjadi langkah serius pemerintah menutup ruang manipulasi dalam proses penerimaan siswa baru.
Ia mengakui, selama ini persoalan zonasi kerap memicu polemik akibat praktik pemindahan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu.
“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Jangan lagi memindahkan kartu keluarga hanya untuk mengejar sekolah tertentu karena itu menimbulkan ketimpangan,” tegas politisi Golkar tersebut.
Munafri menilai praktik semacam itu menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung sekolah. Di satu sisi ada sekolah yang membludak pendaftarnya, sementara sekolah lain justru kekurangan siswa.
“Akibatnya ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” katanya.
Karena itu, Pemkot Makassar mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar kualitas pendidikan di setiap sekolah dapat berkembang secara merata.
Munafri juga meminta seluruh pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, hingga orang tua murid, ikut menjaga integritas pelaksanaan SPMB 2026.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya. (Ag4ys)
