MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat implementasi Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) dengan target pengembangan seluas 91.340 hektare pada 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program PM-AAS di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/7/2026).
Jufri mengatakan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Karena itu, transformasi dari sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi harus dipercepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Program PM-AAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian menuju pertanian modern berbasis mekanisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus produktivitas padi,” ujar Jufri.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, akademisi, dan petani semakin kuat untuk memperkokoh posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.
“Saya optimistis target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare dapat tercapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” katanya.
Untuk menopang target tersebut, Pemprov Sulsel juga memproyeksikan peningkatan produksi padi sepanjang 2026. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.
Sementara hingga akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.
Adapun realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.
Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, dukungan pembiayaan, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.
“Keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan di lapangan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Jufri meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off program, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan dalam mengoordinasikan implementasi modernisasi pertanian melalui sinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, dan kelembagaan petani.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulsel, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait. (Ag4ys)
