MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai mengkaji pembangunan kantong-kantong parkir di sejumlah kawasan untuk mengurangi penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly mengatakan konsep penataan tersebut telah disiapkan PD Parkir Makassar Raya dan kini masuk tahap kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagai kantong parkir di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026).
Sejumlah kawasan masuk dalam kajian, di antaranya Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman di sekitar Mal Panakkukang, Jalan Mawas, hingga kawasan Balai Kota Makassar.
Namun, Zulkifly menegaskan rencana tersebut belum bisa langsung direalisasikan karena masih harus dikaji dari sisi regulasi, teknis, pembiayaan, aset, hingga skema kerja sama.
“Kita sementara mengkaji. Kita lihat dari sisi regulasi apakah bisa dilaksanakan, kemudian berapa pembiayaannya dan skemanya seperti apa,” kata Zulkifly.
Menurutnya, skema pembangunan dapat dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah daerah atau kerja sama dengan pengelola parkir maupun pemilik lahan. Pemkot juga akan mempelajari model kerja sama yang telah diterapkan di kawasan Anjungan Pantai Losari.
“Model seperti itu bisa kita lihat, tetapi tentu harus disesuaikan dengan regulasi,” ujarnya.
Dari sejumlah lokasi yang dikaji, kawasan Balai Kota Makassar menjadi salah satu titik yang dinilai paling mendesak. Selain menjadi pusat aktivitas pemerintahan, kawasan tersebut dikelilingi perkantoran dan ramai dikunjungi masyarakat.
Persoalannya, kendaraan masih ditemukan menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir.
“Yang paling mendesak itu Balai Kota. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Balai Kota, tetapi sebenarnya bukan hanya Balai Kota, ada banyak kantor di sekitar sini yang menggunakan jalan untuk parkir,” jelasnya.
Untuk mengatasinya, Pemkot membuka peluang pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah maupun pihak swasta di sekitar kawasan Balai Kota sebagai kantong parkir.
Salah satu opsi yang dibahas ialah pembangunan parkir bertingkat dengan konstruksi sederhana di lahan kosong di belakang Balai Kota hingga kawasan dekat masjid.
“Kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki tanah yang tidak digunakan. Termasuk ada lahan kosong di belakang Balai Kota sampai ke masjid. Itu kita rencanakan bisa dibangun seperti building parkir yang ada di pelabuhan, bertingkat dengan konsep yang sederhana,” katanya.
Selain parkir bertingkat, Pemkot juga mengkaji kemungkinan pemanfaatan fasilitas umum, termasuk sebagian area trotoar. Namun, fungsi utama trotoar tetap menjadi pertimbangan.
“Kalau menggunakan trotoar, kita harus lihat apakah itu mengubah fungsi atau hanya menambah fungsi. Kalau mengubah fungsi tentu tidak bisa. Semua itu harus kita kaji,” tegasnya.
Kajian akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya camat, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta OPD terkait lainnya.
Zulkifly meminta seluruh perangkat daerah menyelesaikan kajian masing-masing sebelum konsep tersebut diputuskan.
“Ini belum matang. Saya minta semua SKPD melakukan kajian masing-masing. Setelah itu kita lihat lagi apakah konsep ini memang bisa dilaksanakan atau tidak,” ujarnya.
Jika dinilai layak dan sesuai regulasi, rencana tersebut akan diajukan kepada Wali Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dibahas dalam penganggaran.
“Kalau sudah matang, sesuai regulasi, dan bisa dilaksanakan, tentu akan kita ajukan kepada Pak Wali Kota. Kalau beliau setuju dengan konsep yang diajukan PD Parkir, kemudian pembiayaannya bagaimana, nanti kita anggarkan,” pungkas Zulkifly. (70n)
