MAKASSAR — Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hamzah Hamid, meminta pemerintah kelurahan lebih aktif mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Ia menyoroti perubahan data desil yang membuat sebagian warga kehilangan status penerima bantuan, meski kondisi ekonomi mereka dinilai masih membutuhkan perhatian.
Hal itu disampaikan Hamzah saat melaksanakan kegiatan Pengawasan APBD Sulawesi Selatan Tahun 2026 di Jalan MIPA, RT 01/RW 05, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hamzah mengimbau masyarakat untuk proaktif memanfaatkan aplikasi Perlinsos yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Sosial guna memeriksa status dan hak bantuan yang dapat diterima.
Menurutnya, Ketua RT dan RW juga memiliki peran penting dalam mendampingi warga, khususnya mereka yang memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi mengalami kendala dalam mengakses informasi maupun layanan.
Hamzah turut menyoroti polemik perubahan desil yang menjadi salah satu keluhan masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi ketika sistem membaca adanya peningkatan kemampuan ekonomi berdasarkan data yang tersedia. Kepemilikan kredit kendaraan bermotor maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga disebut dapat memengaruhi penilaian kemampuan ekonomi warga, bergantung pada data dan mekanisme yang digunakan.
Karena itu, ia meminta pemerintah kelurahan tidak hanya terpaku pada hasil pendataan dalam sistem, tetapi juga mencermati kondisi riil masyarakat di lapangan.
Hamzah menekankan pentingnya musyawarah kelurahan sebagai ruang untuk mengevaluasi data penerima bantuan. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dapat diusulkan kepada Dinas Sosial untuk memperbaiki data, termasuk mengganti penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, meninggal dunia, atau pindah domisili dengan warga lain yang memenuhi persyaratan.
Dalam sesi dialog, persoalan perubahan desil dan status penerima bansos menjadi perhatian utama peserta. Sejumlah warga mempertanyakan kejelasan perubahan status bantuan, termasuk nama penerima yang sebelumnya telah dicoret karena meninggal dunia atau dinilai tidak lagi memenuhi kriteria, tetapi kembali muncul dalam pendataan pada tahun berikutnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Hamzah meminta pemerintah kelurahan memaksimalkan musyawarah kelurahan dan mengawal setiap usulan perubahan data hingga ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial. Menurutnya, pembaruan data perlu dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain persoalan bansos, Hamzah juga menjelaskan kewenangan DPRD Sulsel dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK negeri.
Ia menilai masyarakat Kecamatan Manggala relatif memiliki akses terhadap sekolah menengah negeri karena wilayah yang terdiri atas delapan kelurahan tersebut memiliki empat SMA negeri. Meski demikian, persoalan daya tampung masih menjadi tantangan di Kota Makassar.
Hamzah menyebutkan, daya tampung seluruh SMA di Kota Makassar hanya sekitar 11.000 siswa, sementara jumlah lulusan SMP setiap tahun mencapai sekitar 20.000 orang. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipahami masyarakat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi persaingan masuk sekolah negeri.
Pada kesempatan yang sama, Lurah Biring Romang, Hj. Mariyani, S.Sos., M.Si., menyampaikan aspirasi terkait kondisi drainase di sepanjang Jalan Tamangapa Raya yang merupakan jalan berstatus provinsi.
Mariyani menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar selama ini telah melakukan pengerukan drainase. Namun, persoalan kembali muncul karena dinding saluran mengalami kerusakan berat, bahkan terdapat sejumlah titik yang dindingnya sudah tidak ada sehingga material di sekitarnya mudah longsor.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamzah meminta pihak kelurahan menyiapkan proposal perbaikan untuk selanjutnya dikawal dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai kewenangannya.
Kegiatan pengawasan APBD Sulsel Tahun 2026 itu turut dihadiri Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat setempat, Bhabinkamtibmas Kelurahan Biring Romang Bripka Iqbal Aziz, Babinsa Biring Romang Serka Witono, serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (Ag4ys)
